Sri Mulyani Ungkap Tantangan Mengelola Kas Negara, Apa Saja?
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini posisi kas negara berada dalam kondisi yang baik. Meski demikian, masih ada sederet tantangan dalam hal pengelolaannya.
Oleh karena itu, kemampuan kemenkeu sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN agar tetap kredibel, sustainable, dan reliable juga menjadi sebuah tantangan.
“Kita memposisikan APBN sesuai dengan mandat undang-undang yaitu instrumen untuk memperbaiki alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan perlu meningkatkan kemampuan menghubungkan pengelolaan APBN dari sisi treasury function dan pengelolaan ekonomi," ujar ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (12/1).
Ia menilai, kompetensi dalam mengelola kas negara dapat ditingkatkan dengan belajar dari institusi keuangan lainnya di dalam maupun luar negeri. Melalui kerja sama dengan organisasi lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga perlu dimaksimalkan.
"Kemenkeu harus punya kemampuan untuk terus melihat gambaran secara strategis sehingga kita selalu bisa men-direct mau ke mana APBN dalam operasi keuangan negara maupun seperti apa dampaknya terhadap perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Maka dari itu, bendahara negara tersebut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terus menguatkan peran Regional Chief Economist (RCE) melalui kanwil-kanwilnya.
Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan senantiasa menyempurnakan sistem yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk itu, pihaknya harus terus memperbaiki sistem penganggaran dengan digitalisasi mulai dari Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan SAKTI.
“Sejak beberapa bulan yang lalu, semua satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sudah kami wajibkan untuk menggunakan SAKTI sehingga bisa dimonitor end to end dan mempermudah pemeriksaan BPK. Kami juga mengupayakan interkoneksi MPN dengan core tax administration system (CTAS)," ujar Astera.
Untuk tahun 2024, Ditjen Perbendaharaan memiliki resolusi pengelolaan kas "towards a world class cash management operation". Resolusi ini meliputi digitalisasi dalam hal payment gateway, Digipay, pemanfaatan QRIS dan BI Fast, serta integrasi dompet digital pemerintah ke Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dari sisi liquidity management, pemerintah telah melakukan assessment cash buffer yang dinamis. Kemudian dibarengi dengan menekan cost of fund, dan artificial intelligence untuk mensimulasi pengelolaan APBN.
Selain itu, dengan enhancing cash resources yaitu pengembangan instrumen untuk liquidity operations, pengembangan kapasitas Treasury Dealing Room sebagai pengelola kas pemerintah, serta scheduled payment date yang terhubung dengan optimalisasi kas.
