Kebut Proyek MRT Timur-Barat, Pemerintah Siap Terbitkan Aturan Baru
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/1).
Salah satu yang dibahas adalah dukungan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar US$ 3 miliar. Melalui pendanaan tersebut, pemerintah berharap proyek ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
"Komitmen kerja sama juga telah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani pledge Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023 lalu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi dikutip Rabu (17/1).
Apalagi, proyek ini didukung oleh JICA dalam menyokong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ diselenggarakan pada November 2023.
Selain itu, pemerintah juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar negoisasi utang atau Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.
Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut, tentunya dengan didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional.
"Kami menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi massal di ibukota," kata Airlangga.
