Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp 50,14 T untuk Tambah Bansos
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara atau automatic adjustment terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 50,14 triliun menjelang Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dana yang terkumpul dari pemblokiran anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
"Nanti itu, tekniknya ada macem-macem cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan. Salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2).
Pemblokiran anggaran tersebut sebagai strategi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023.
Surat ini ditujukan kepada para menteri kabinet Indonesia maju, Jaksa Agung RI, kepala kepolisian negara Republik Indonesia, para kepala lembaga pemerintahan non kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
"Kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).
Kebijakan automatic adjustment ini merupakan salah satu metode untuk merespon dinamika global dan dinilai ampuh untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 dan 2023.
Kebijakan ini ditujukan untuk semua K/L. Adapun anggaran K/L yang diblokir sementara tersebut mencapai 5% dari pagu belanja K/L. "Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," katanya.
Memasuki Musim Tanam
Airlangga mengungkapkan, alasan pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk. Menurutnya, subsidi pupuk sangat penting karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.
