Ada Pemilu, Bansos Beras Disetop Sementara pada 8-14 Februari 2024
Membuat ringkasan dengan AI
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bahwa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Arief mengatakan, penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief dikutip dari Antara, Rabu (7/2).
Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.
“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief.
Kembali Disalurkan 15 Februari 2024
Arief menekankan, penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan ini sudah terencana lama dan tidak terkait Pemilu. “Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.
Selain itu, Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Seperti diketahui, bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM).
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Bantuan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini. Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia.
Hal ini berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
