Penjelasan Sri Mulyani soal Blokir Anggaran K/L Rp 50,1 T

 Zahwa Madjid
14 Februari 2024, 17:37
Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemblokiran anggaran, anggaran
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah pemblokiran anggaran sementara K/L merupakan mekanisme untuk mempertajam seluruh kelolaan anggaran belanja K/L yang telah dilakukan sejak pandemi Covid-19.

Ringkasan

  • Persiapan tahun ajaran baru meliputi persiapan fisik dan mental, juga perlengkapan sekolah yang memadai agar pembelajaran lebih lancar. Cek kondisi alat tulis dan pertimbangkan untuk membeli yang baru jika diperlukan, termasuk tas sekolah.
  • Konsultasikan dengan guru atau teman untuk mengetahui perlengkapan khusus yang dibutuhkan setiap mata pelajaran. Perlengkapan seperti pensil warna, krayon, atau penggaris mungkin diperlukan tergantung mata pelajarannya.
  • Manfaatkan promo diskon hingga Rp50.000 di Gramedia dengan Debit BRI dan QRIS BRImo hingga 31 Juli 2024 untuk pembelian alat sekolah. Tersedia diskon Rp10.000 untuk buku tulis dan Rp50.000 untuk paket back to school.
! Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir sementara atau automatic adjustment terhadap sejumlah anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 50,14 triliun. Ia menyebut langkah ini merupakan mekanisme untuk mempertajam seluruh kelolaan anggaran belanja K/L yang telah dilakukan sejak pandemi Covid-19. 

“Ini sebenarnya mekanisme anggaran, di mana kita akan menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga cadangkan 5% itu. Kalau sampai ada sesuatu yang bergerak, prioritas dari negara,” ujar Sri Mulyani saat ditemui wartawan di TPS 73, Tangerang Selatan, Rabu (14/2).

Bendahara negara pun mencontohkan automatic adjustment yang dilakukan pada 2022 dan 2023 pada saat harga komoditas bergejolak dan harga minyak naik. Sejumlah prioritas-prioritas kebijakan anggaran baru diubah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kemudian dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas, kemudian tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti, inpres untuk jalan, karena jalan-jalan rusak, sehingga kalau dianggap ada suatu prioritas baru kita minta seluruh K/L mencadangkan 5%,” ujarnya.

Sebagai informasi, terdapat tujuh belanja yang dikecualikan dalam automatic adjustment ini, antara lain anggaran untuk bantuan sosial dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA 2024.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Zahwa Madjid
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...