Masa Panen Mundur, Jokowi Kembali Impor Beras 1,6 Juta Ton

Di tengah keterbatasan produksi dalam negeri, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) makin bergantung pada beras impor. Kali ini, pemerintah kembali mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik karena mundurnya masa panen raya selama dua bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Indonesia seharusnya sudah mengalami panen raya pada Maret - April 2024. "Namun sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga dikutip dari Antara, Kamis (15/2).

Selain merealisasikan impor, pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mempermudah distribusi, paket beras SPHP dapat dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan. Rencananya, biaya pengemasan ulang akan diganti oleh pemerintah. 

“Biasanya ‘kan SPHP kiloannya 5 kg. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kg atau 25 kg menjadi 5 kg,” kata Airlangga.

Airlangga pun mengingatkan bahwa upaya-upaya ini perlu dilakukan karena perekonomian global di masa mendatang masing belum membaik. “Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun,” ujarnya.

Impor 3 Juta Ton Beras Tahun Ini

Sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan kembali mengimpor 3 juta ton beras pada tahun 2024 untuk mengatasi defisit beras akibat cuaca el nino.

“Tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta [ton]. 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (20/1).

Dari 3 juta ton, kata Airlangga, sebanyak 2 juta ton sedang diproses oleh Bulog. Melalui impor tersebut, diharapkan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pada Januari-Febuari 2024 Indonesia kekurangan sekitar 2,8 juta ton beras.

"Tapi kita akan cover dengan carry over 2023 dan importasi yang masuk di 2024," kata Arief Prasetyo Adi usai menghadiri agenda rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/1).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), gap sebanyak 2,8 juta ton beras dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi pada awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak el nino.

Jokowi Setujui Impor Beras dari Vietnam dan Thailand

Arief mengatakan, Jokowi telah menyetujui impor sekitar 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. "Syaratnya memang, harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance, itu mudah-mudahan bisa di cover," katanya.

Selain impor beras dari Vietnam dan Thailand, Bapanas juga akan menindaklanjuti hasil lobi Jokowi kepada sejumlah kepala negara terkait tambahan impor beras, dalam sejumlah pertemuan bilateral.

Sebelumnya, Jokowi memperoleh komitmen tambahan impor beras total 2 juta ton dari hasil lobi dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 tahun ASEAN – Jepang di Tokyo, Jepang pada Minggu (17/12).

Selain itu, Indonesia juga memperoleh komitmen tambahan 1 juta ton beras dari India melalui peran Bulog. "Kami akan follow up beberapa yang sudah dengan Pak Presiden, tapi ada catatan, kalau boleh sebelum panen raya sudah harus masuk," ujarnya.

Arief optimistis persediaan beras di tanah air akan mencukupi untuk kebutuhan pada awal tahun ini melalui program importasi maupun cadangan beras yang diperoleh dari hasil panen nasional.