Sri Mulyani Enggan Terlibat Bahas Anggaran dengan Pemerintahan Baru
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya pembahasan sinkronisasi anggaran antara pemerintahan saat ini dengan pemerintah selanjutnya. Namun, Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru.
Sri Mulyani mengatakan pentingnya sinkronisasi anggaran usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Israna Kepresidenan, Senin (19/2). "Memang tidak terhindarkan, itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," kata Menkeu Sri Mulyani dikutip dari Antara.
Usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengaku memberikan sejumlah laporan kepada Jokowi, seperti terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN.
Selain itu, pihaknya juga mendapat arahan khusus dari Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik.
Alasan Tidak Ikut Dalam Sinkronisasi Anggaran
Sri Mulyani enggan ikut terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah selanjutnya. Saat ini, dia hanya fokus mengurus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak [ikut] lah, aku ngurusin APBN aja," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dari perancangan APBN 2025.
Dalam unggahan akun media sosial instagram pribadinya, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya meminta agar pembahasan KEM-PPKF semakin dipertajam.
“Khususnya, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan instagram-nya dikutip pada Rabu (15/2).
Pembahasan KEM-PPKF ini dilakukan oleh Sri Mulyani beserta Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dan jajaran pimpinan eselon I pada Selasa, 13 Februari 2024 lalu.
Bendahara Negara ini juga menekankan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan demi menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.
Seperti diketahui, APBN 2025 akan menjadi APBN terakhir yang akan disusun oleh pemerintahan Jokowi. Nantinya, presiden terpilih beserta kabinet selanjutnya yang akan menjalankan sepenuhnya.
