Tertekan Harga Komoditas, Penerimaan Negara Bukan Pajak RI Anjlok
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia anjlok pada awal tahun 2024 karena tertekan harga komoditas. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja PNBP dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, PNBP Indonesia mencapai Rp 43,3 triliun pada Januari 2024. Jumlah tersebut merupakan 8,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pencapaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada Januari 2023 sebesar Rp 45,7 triliun. Adapun penurunan disebabkan oleh moderasi harga komoditas seperti minyak dan batu bara.
Secara rinci, Indonesia mengantong penerimaan sebesar Rp 9,5 triliun dari sumber daya alam (SDA) migas atau sekitar 8,7% dari target APBN 2024. Sementera pada Januari 2023, pemerintah mengantongi Rp 11,6 triliun.
“Komponen SDA migas mengalami perlambatan sebagai dampak peningkatan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada kuartal pertama tahun 2024,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2).
Sementara dari SDA nonmigas, pemerintah mengantongi Rp 9,4 triliun atau 9,7% dari target APBN 2024. Padahal pendapatan dari SDA nonmigas pada Januari 2023 jauh lebih tinggi yaitu Rp 14,6 triliun.
Suahasil menjelaskan, penurunan tersebut terutama akibat moderasi harga batu bara. “Kemudian [karena adanya] pelandaian tingkat volume produksi batu bara pada Januari 2024,” ujarnya.
Penerimaan Pajak per Januari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 149,25 triliun pada Januari 2024. Jumlah tersebut merupakan 7,50% dari target APBN 2024 untuk penerimaan pajak.
“Penerimaan pajak kita masih cukup positif walaupun 2021 dan 2022 penerimaan kita sangat tinggi. Jadi kita start dari baseline yang tinggi,” ujar Sri Mulyani.
Secara rinci penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp 83,69 triliun atau 7,87% dari target APBN 2024. Dengan realisasi itu, PPh Non Migas menjadi penerimaan terbesar negara dan berkontribusi hingga 56,1% dari total penerimaan.
Kemudian penerimaan PPn dan PPnBM sebesar Rp 57,76 triliun atau 7,12% dari target APBN 2024, PBB dan Pajak lainnya senilai Rp 810 miliar atau 2,14% dari target, PPh Migas sebesar Rp 6,99 triliun atau 9,15% dari target.
Penerimaan Pajak Berdasarkan Kegiatan Ekonomi
Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak berdasarkan kegiatan ekonomi, kinerja kegiatan usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri dan impor secara total masih menunjukkan tren positif dari tahun 2021 sampai 2024.
"Hal ini menunjukkan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilient nya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Sri Mulyani.
Sementara penerimaan Pph 21 mencapai Rp 28,3 triliun. Dia menyebut, realisasi tersebut meningkat dan mencerminkan adanya kenaikan dari jumlah penyerapan tenaga kerja serta perbaikan dari gaji dan upah.
“Ini indikasi yang positif dan menggembirakan kalau jumlahnya meningkat berarti dari tingkat tenaga kerja bisa meningkat atau gaji meningkat sehingga kontribusi terhadap PPh 21 meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, penerimaan PPh Badan mengalami pelemahan karena hanya mencapai Rp 19 triliun pada Januari 2024. Meski demikian, Sri Mulyani masih memantau penerimaan PPh Badan sampai akhir tahun.
“Kita akan lihat pada saat penutupan tahun anggaran PPh Badan ini, beberapa kinerja keuangan dari perusahaan yang perlu kita waspadai,” ujarnya.
