Prabowo Ingin Bentuk Kementerian Baru, Ekonom: Buang-Buang Uang Negara
Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk kementerian koordinator baru untuk mengurus program makan siang gratis jika resmi dilantik sebagai presiden. Namun rencana tersebut mendapat kritikan karena akan membebani Anggaran Belanja Negara (APBN).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, pembentukan kementerian baru tidak diperlukan. Sebab, program maka siang untuk mengurangi angka stunting, bisa masuk dalam Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sementara jika dikaitkan dengan bahan baku program makan siang gratis, menurut Ronny, bisa melibatkan Kementerian Pertanian. "Namun itu urusannya sudah lain," kata Ronny kepada Katadata.co.id, Senin (26/2).
Menurut Ronny, pembentukan kementerian ini hanya akan membuat tumpang tindih dengan kementerian-kementerian yang sudah ada. Selain itu, berpotensi adanya pemborosan anggaran. “Jadi tidak perlu lagi ada kementerian baru," kata dia.
Akan Buang Waktu dan Uang Negara
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pembentukan kementerian tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan karena hanya untuk meralisasikan satu program saja.
Jika hanya fokus pada peningkatan gizi anak, Nailul menyarankan agar program ini masuk di Kementerian Kesehatan. Lalu bisa dikoordinasikan dengan Kemenko PMK.
“Kalau bikin kementerian/lembaga baru, maka akan buang-buang waktu dan uang. Akhirnya. akan semakin kelihatan kalau program ini, program bagi-bagi jabatan tidak untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Nailul.
Selain itu, dia menilai pembentukan kementerian baru sebagai sesuatu yang tidak mendesak, tidak memberi dampak terhadap perekonomian nasional dan berpotensi membebani APBN.
Apalagi, anggaran makan siang gratis sudah cukup besar yakni Rp 400 triliun - 450 triliun per tahun. Ditambah lagi anggaran pendiri kementerian baru, maka akan semakin membebani fiskal negara.
“Artinya akan berimbas negatif terhadap APBN, dan tidak terlalu produktif untuk perekonomian karena akan menambah biaya rutin pemerintah,” ujar Ronny.
