Harga Beras Naik, Pemerintah Diminta Gelontorkan Bansos Pangan
Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga beras masih membayangi ekonomi dalam negeri. Pemerintah pun diminta segera bertindak cepat untuk menangani kenaikan harga beras tersebut.
Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto misalnya, menilai pemerintah Indonesia masih mempunyai ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber (peredam guncangan) dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
"Pemerintah masih memiliki ruang cukup besar untuk melakukan shock absorber, pemerintah juga menganggarkan pelindungan sosial atau perlinsos pada tahun ini sebesar Rp 496 triliun," kata Rully dikutip dari Antara, Jumat (1/3).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02% yoy dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.
Menurut Rully, anggaran perlinsos tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terutama ketika menghadapi kenaikan harga beras yang masih terjadi saat ini. "Bantuan pangan akan sangat membantu daya beli masyarakat," ujarnya.
Harga beras premium di sejumlah wilayah di Indonesia bahkan mencapai Rp 15.000 sampai dengan Rp 16.000 per kilogram. Namun, pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) komoditas pokok tersebut.
Akibatnya, kenaikan harga beras telah mengganggu daya beli masyarakat. Kemungkinan inflasi komponen harga bergejolak Februari 2024 masih di kisaran 7% yoy, tapi inflasi secara keseluruhan akan berada pada 2,6% yoy.
"Kenaikan harga kemungkinan akan dialami oleh bahan pangan termasuk beras, bawang putih, bawang merah, dan gula," kata dia.
Proyeksi Inflasi pada Februari 2024
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi Indonesia pada Februari 2024 mencapai 0,24% secara month to month (mtm) atau 2,62% yoy, meningkat dari Januari yang tercatat 0,04% mtm atau 2,57% yoy.
