Indodax: Investor RI Lebih Banyak Bertransaksi Kripto di Luar Negeri
CEO Indodax, Oscar Darmawan menilai industri kripto di tanah air sedang tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku pasar maupun investor kripto yang melakukan transaksi di luar negeri.
Akibatnya, aliran modal asing keluar atau capital outflow terjadi di dalam negeri dan terus menekan nilai tukar rupiah. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam transaksi kripto.
Oscar menyebut, transaksi harian kripto bisa mencapai triliunan rupiah di Indonesia. Namun banyak para pelaku pasar yang lebih memilih bertransaksi di luar negeri karena biaya dan pajak yang lebih murah dibandingkan di Indonesia.
“Industri dalam negeri tidak mampu [bersaing] dengan industri luar negeri yang menggunakan biaya lebih murah,” ujar Oscar dalam Leadership Roundtable Forum, Indonesia Data and Economic Conference Katadata (IDE 2024) di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (5/3).
Oscar membandingkan industri kripto di tanah air dengan negara Asia lain seperti Thailand. Menurutnya, Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas seperti negara tetangga.
Dengan kondisi tersebut, transaksi kripto banyak yang dilakukan di luar negeri. Padahal transaksi kripto di Indonesia bisa Rp 1 triliun per hari. "Tapi [transaksi] di Thailand bisa mencapai Rp 2 triliun - Rp 3 triliun tiap harinya,” Oscar.
Oscar menilai pajak yang dikenakan untuk transaksi kripto di Indonesia masih terlalu tinggi. Pasalnya, pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terhadap transaksi kripto yang memberatkan para pelaku pasar.
Seperti yang diketahui, setiap transaksi kripto di Indonesia dikenakan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi pada bursa yang terdaftar di Bappebti, ditambah PPh sebesar 0,1%.
“Transaksi pajak yang berat karena ditambahkan PPN 0,11% sehingga total pajak mencapai 0,21%,” ujar Oscar.
