Kenaikan Tarif PPN 12% akan Picu Lonjakan Inflasi di 2025
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Namun kenaikan pajak tersebut dikhawatirkan akan memicu lonjakan inflasi karena harga barang dan jasa di pasaran ikut naik.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% pada 2025 akan mengerek inflasi sebesar 0,6% - 0,8%. Padahal, Bank Indonesia menargetkan inflasi pada rentang target 1,5% - 3,5% di 2025.
"Oleh karena itu, jika inflasi tidak ingin keluar dari target, pemerintah perlu menurunkan inflasi pangan dan dapat menahan inflasi harga terkait dengan energi," kata Josua kepada Katadata.co.id, Rabu (13/3).
Jika tidak diantisipasi pemerintah, kata Josua, kenaikkan PPN tersebut berpotensi mengerek inflasi inti yang merupakan komponen inflasi dengan bobot terbesar pada Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun dasar 2022=100.
Tak berbeda, Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar juga memperkirakan kenaikan tarif PPN akan mengerek harga barang yang dijual di pasaran. "Tentu bukan satu sampai dua barang, tapi seluruh barang atau jasa yang kena PPN. Dari sini PPN mengerek inflasi," kata Fajry.
Namun tidak semua barang atau jasa kena PPN. Misalnya saja, barang - barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 12% seperti beras, jagung, daging, telur, buah-buahan dan lainnya.
Nailul mencontohkan, ketika masyarakat membeli beras, tidak akan kena PPN karena komoditas ini mendapat fasilitas PPN. Begitupula ketika masyarakat membeli gula dari pedagang asongan atau warung Madura.
"Tidak ada PPN yang dikenakan karena yang menjadi pemungut PPN jika penjual mempunyai omzet lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun," ujarnya.
