BPK Ingatkan Sri Mulyani untuk Tingkatkan Efektivitas Penggunaan APBN
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 unaudited dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor pusat BPK pada Kamis (28/3) lalu.
Isma mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya merupakan instrumen tahunan untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, demi tercapainya tujuan bernegara.
"Oleh karena itu, LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, seharusnya dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/4).
Berdasarkan LKPP tahun 2022 (audited), alokasi anggaran dalam APBN tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional adalah sebesar Rp 469,90 triliun dan telah terealisasi sebesar 93,71% atau Rp 440,35 triliun.
Namun, realisasi anggaran yang cukup tinggi tersebut belum diikuti dengan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, BPK meminta kepada pemerintah terus melakukan perbaikan.
"Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN, sehingga LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selaras dengan kualitas capaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
APBN Perlu Dilengkapi Capaian Kinerja Pemerintah
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing meminta pemerintah menciptakan ruang fiskal yang cukup dalam APBN tahun 2023 untuk mendukung pencapaian berbagai macam sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN.
"Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tidak cukup sekedar menyajikan informasi keuangan yang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata dia.
