RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos Untuk Dukung Keketuaan ASEAN 2024
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian menyalurkan bantuan senilai Rp 6,5 miliar untuk mendukung pemerintah Laos sebagai Keketuaan ASEAN 2024, khususnya pada ASEAN Finance Process.
Dalam hal ini, Laos sebagai chairmanship yang bertanggungjawab dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan 2024 dan juga mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan agenda-agenda yang telah dimandatkan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, program hibah ini bertujuan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos.
"Bantun ini untuk mendukung persiapan agenda penyelenggaraan pertemuan ASEAN 2024 melalui serangkaian kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan," kata Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (4/4).
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Grant Agreement pemberian hibah oleh Direktur Utama LDKPI bersama Director General of External Finance Department of Lao Ministry of Finance, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Laos, Rabu (3/4) di Luang Prabang, Laos.
Kolaborasi di Sektor Keuangan dan Kesehatan
Pada Keketuaan ASEAN tahun lalu, Indonesia memiliki beberapa inisiatif yang masih perlu dilanjutkan dalam Keketuaan ASEAN 2024, khususnya inisiatif-inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia di jalur keuangan seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan (ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting) dan Pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN (ASEAN Treasury Forum).
“Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan," kata dia.
Selain itu, kata Suahasil, kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkrit dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya. Komitmen Indonesia di ASEAN Finance Process juga diwujudkan dengan membantu perumusan hal-hal substantif dan pengaturan logistik.
"Dalam pelaksanaan kegiatannya, LDKPI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan," ujar Suahasil.
Dia berharap, dukungan pemerintah Indonesia kepada Laos dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pascapandemi Covid-19, yaitu konektivitas, sustainability, dan responsivitas dari ASEAN.
