Airlangga Siapkan Skenario untuk Jaga Defisit APBN Sesuai Ketentuan UU
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama pascaserangan Iran ke Israel pada Sabtu malam (13/4).
"Tentu berbagai skenario sudah dibahas. Tentunya menjaga defisit [APBN] dalam rentang diperbolehkan oleh undang-undang," kata Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (16/4).
Dari sisi perekonomian, kata Airlangga, terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi atau tindakan pembalasan yang dilakukan Iran.
Ia mengatakan Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi simpul penting ekspedisi minyak global yang membutuhkan mitigasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah terhadap peningkatan biaya angkut atau freight cost pada sektor pelayaran.
"Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz menjadi penting karena Selat Hormuz itu ada 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah sekitar 27 ribu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat dengan pertumbuhan 5% dan inflasi terkendali pada tahun 2024.
Beralih ke Aset yang Aman
Menurut Airlangga, neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus dengan cadangan devisa mencapai US$ 136 miliar. "Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan," katanya.
Mitigasi yang dilakukan saat ini dengan menjaga aset yang ke investasi aman di tengah ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geopolitik. "Tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini berupa US dolar, emas, nikel, yang juga mengalami kenaikan," katanya.
Menurut Airlangga, nilai tukar dan indeks harga saham global mengalami pelemahan. Walau begitu, Airlangga yakin ekonomi Indonesia masih terjaga dibandingkan negara-negara tetangga dengan level yang sama (peer countries).
"Tapi Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak," ujarnya.
