Kemenkeu: Jakarta Perlu Pembiayaan Kreatif untuk Jadi Kota Global
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memanfaatkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna mendukung visi menjadi kota global.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, dengan neraca keuangan Jakarta yang baik, maka pembiayaan kreatif diperlukan untuk menopang anggaran pemerintah.
"Nanti Daerah Khusus Jakarta (DKJ), punya modal alternatif atau creative financing. Kebutuhan pembangunan begitu besar, tentu tidak cukup ditutupi APBN dan APBD," kata Luky dikutip dari Antara, Selasa (23/4).
Luky menjelaskan, bahwa pembiayaan kreatif dapat diperoleh dengan mengakses pinjaman daerah, obligasi daerah serta sukuk daerah. Namun pinjaman atau surat utang daerah ini tidak dapat diterbitkan oleh sembarangan Pemda.
Menurut Luky, hanya sejumlah Pemda yang bisa menerbitkan surat utang tersebut untuk mendukung pembangunan daerah, karena obligasi daerah harus dikeluarkan oleh Pemda yang memiliki kinerja keuangan yang baik.
"Namanya obligasi itu, kita jual surat berharga kepada investor. Investor nanti akan lihat kemampuan atau kredibilitas dari penerbit surat utang. DKI adalah salah satu calon Pemda yang punya modal untuk itu," katanya.
Namun, Luky mengingatkan, pembiayaan dengan skema alternatif seperti itu harus digunakan secara hati-hati (prudent).
Menyokong Pembiayaan Infrastruktur dan Pendidikan
Oleh karena itu, Pemprov diharapkan hanya menggunakan pembiayaan ini untuk proyek-proyek lintas generasi seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah dan pendidikan, bukan untuk subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT). "Karena pembiayaan itu akan dibiayai generasi mendatang," katanya.
Luky mencontohkan, pembiayaan kreatif yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi dan standar pelayanan minimum yang ditetapkan pemerintah, yang sebagian atau sepenuhnya menggunakan sumber daya badan usaha.
Dengan skema ini, keunggulan sektor publik dan sektor usaha dapat dimaksimalkan. "Intinya, kita ingin ada banyak investor untuk membangun infrastruktur, khususnya di DKI," kata Luky.
Meski pemerintah pusat menyiapkan fasilitas untuk membantu Pemda melakukan kajian kelayakan Project Development Facility (PDF), tapi Luky meyakini DKI Jakarta sudah lebih mumpuni untuk mengkajian proyek pembangunan untuk mendukung target menjadi kota global di dunia.
