Siasat Sri Mulyani dan Bos BI untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

 Zahwa Madjid
7 Mei 2024, 15:45
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri) dan Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampikan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024). KSSK melaporkan hasil rapat berkala KSSK I Tahun 2024 bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap stabil di tengah risiko pelambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global karen
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Sri Mulyani misalnya, akan berupaya memastikan sistem keuangan Indonesia terus terjaga di tengah tensi geopolitik global pada kuartal pertama 2024. Salah satunya dengan dukungan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).

“Stabilitas sistem keuangan masih dalam kondisi yang terjaga. Didukung oleh kondisi APBN, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan sektor keuangan yang stabil,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (3/5).

Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang eskalatif

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa paket kebijakan dalam bidang sektor perumahan pada 2023 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Seperti Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

“Paket kebijakan tersebut relatif efektif memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian,” ujarnya.

Kebijakan lainnya berupa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional. Lalu pemberlakukan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA), penyesuaian tarif pajak barang jasa tertentu untuk jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan mendukung pengembangan pariwisata daerah.

BI Fokus Pada Kebijakan Moneter

Sementara Perry akan fokus pada kebijakan moneter dan makroprudensial melalui digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.

Bank Indonesia juga baru saja menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7%.

“Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025,” ujar Perry.

Selain itu, Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan seperti memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, termasuk mempercepat konektivitas pembayaran dan LCT serta memfasilitasi promosi investasi perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. 

Strategi BI untuk Jaga Nilai Tukar Rupiah:

  1. Kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah sejalan dengan kenaikan BI-Rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
  2. Intervensi di pasar valas pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder.
  3. Penguatan strategi transaksi term repo SBN dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
  4. Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI.
  5. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Reporter: Zahwa Madjid

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...