KPPU Gandeng Bea Cukai Untuk Cegah Produk Impor Ilegal
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat akibat produk impor ilegal.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menemui Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani untuk merealisasikan kerja sama tersebut di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, pada Selasa (7/5). Turut hadir Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan beberapa pejabat terkait.
Fanshurullah mengatakan, KPPU dan Bea Cukai telah menjalin kerja sama formal sejak tahun 2017 melalui nota kesepahaman antara KPPU dan Kementerian Keuangan RI.
"Kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha melalui pertukaran data dan informasi," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/5).
Dia mengatakan, berbagai kegiatan pertukaran data telah dilaksanakan dalam berbagai kasus, terutama di sektor pangan dan perikanan. KPPU juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan eksportir dalam memasuki pasar global.
Selain itu, kedua lembaga juga mengangkat pentingnya sinergi dalam menjaga pelaku UMKM dari fenomena masuknya barang murah melalui impor, khususnya oleh transaksi elektronik melalui lokapasar (marketplace).
Askolani mengatakan, keberadaan lokapasar akan mempercepat barang masuk ke Indonesia dan dapat mempersulit pengawasan. Dia menggarisbawahi adanya peningkatan jumlah dokumen impor yang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir.
"Ironisnya sebagian besar harga barang per unit yang diimpor sangat rendah, sehingga sangat berpotensi mengganggu UMKM nasional," Akolani.
Untuk mengatasi hal tersebut, KPPU dan Bea Cukai akan terus saling bertukar informasi dan aktif melakukan diskusi terkait berbagai temuan di lapangan.
