Sri Mulyani Dorong Inisiasi Pendanaan Global untuk Pengelolaan Air
Ringkasan
- Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM 2023 mencapai Rp764,3 triliun, 104,6% dari target dan naik 11,2% dari tahun sebelumnya.
- Kinerja positif ini terutama ditopang oleh konsumsi domestik, dengan PPN dalam negeri berkontribusi paling besar (25,5%).
- Meski PPN impor mengalami kontraksi 5,5%, kontribusinya terhadap penerimaan pajak tetap signifikan (13,7%).
Membuat ringkasan dengan AI Kebutuhan investasi menjadi tantangan dalam pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan global untuk pengelolaan air.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut air sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebanyak 3,4% dari APBN. Namun, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi tahunan di bidang air dan sanitasi.
“Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Oleh karena itu, banyak ikhtiar dilakukan, mulai dari level lokal, bahkan hingga desa, sampai ke level nasional dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam High Level Panel (HLP) World Water Forum ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center, Bali, Selasa (21/5).
Bahkan, Indonesia turut mendorong adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
Menurut Sri Mulyani, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.
“Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi,” ujarnya.
Namun hingga saat ini, desain maupun mekanisme dari Global Water Fundmasih belum dikaji secara detail. Oleh karena itu, World Water Forum ke-10 dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk merancang mekanisme pendanaan dengan matang agar tepat sasaran.
“Dari Kementerian Keuangan bisa membantu teman-teman PUPR. Seperti pengalaman kita membuat pandemic fund. Dari situ, kita bisa lihat bagaimana pembentukan suatu funding. Apalagi pada tingkat dunia itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
