Sri Mulyani Bahas RAPBN 2025 dengan Tim Gugus Tugas Prabowo - Gibran
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membahas sinkronisasi kebijakan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi. Karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang akan menjalankan program-programnya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).
Dia menggarisbawahi penyusunan RAPBN 2025 membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi agar APBN bisa menampung aspirasi berbagai program baru sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.
Kementerian Keuangan telah mulai menyampaikan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 kepada DPR dan mendapatkan timbal balik pada Selasa (28/5) lalu.
Berikutnya, Kementerian Keuangan akan menyampaikan respons terkait pandangan fraksi DPR dan dilanjutkan dengan rapat kerja, kemudian dirangkum menjadi nota keuangan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus mendatang.
“Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting. Kami menjadi institusi pertama yang dikunjungi karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas sangat penting,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan presiden terpilih Prabowo meminta timnya untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya.
“Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat pemilu,” ujar Muzani.
