Menkeu Ajukan Penggunaan Kas Negara Rp 100 T untuk Tambal Defisit APBN
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 100 triliun untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Dengan tambahan SAL tersebut, maka penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa dikurangi. SAL sendiri adalah kantong kas negara, yang bisa diambil sebagai sumber pembiayaan selain dari utang.
“Jadi, meski defisit naik, dengan penggunaan SAL sebesar Rp 100 triliun, kita tidak menerbitkan SBN lebih banyak atau justru mengalami penurunan sebesar Rp 214 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).
Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7% dari PDB atau mencapai Rp 609,7 triliun. Nilai itu melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan (yoy), terutama dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
Pembiayaan Defisit APBN Melalui Utang
Adapun realisasi penerbitan SBN neto hingga semester I 2024 mencapai Rp 206,2 triliun atau 30,9% terhadap APBN. Dengan realisasi itu, stabilitas pasar SBN juga tetap terjaga dengan kenaikan imbal hasil (yield) yang tetap terkendali.
Sri Mulyani juga memastikan pembiayaan defisit APBN melalui utang dilakukan secara terukur dan hati-hati. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risikonya juga terkendali.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa penerbitan SBN dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, baik terkait diversifikasi instrumen, currency mix, timing penerbitan, maupun komposisi tenor.
“Kehati-hatian inilah yang diharapkan mampu menjaga kredibilitas dari APBN, stabilitas kebijakan fiskal, dan stabilitas seluruh makroekonomi,” kata Sri Mulyani.
