Saran Ekonom agar Dana Makan Bergizi Gratis Tak Cuma Rp 9.000/Anak

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengotak-atik skema program makan bergizi gratis seiring alokasi anggaran yang akan dipangkas dari Rp 400 triliun menjadi Rp 71 triliun. Ekonom menyarankan agar sasaran program dipersempit, alih-alih memangkas anggaran makan per anak dari Rp 15 ribu menjadi Rp 9.000. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menegaskan pemangkasan anggaran program makan bergizi per anak justru dapat menimbulkan masalah. Dengan anggaran yang sangat terbatas, ia khawatir justru terjadi penurunan gizi pada anak, bukan perbaikan seperti yang diharapkan. 

"Kalau penerimanya juga dengan kategori anak-anak keluarga menengah, ini bisa jadi penurunan gizi. Karena mungkin anak itu sebelumnya bisa beli makanan dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang perlu hati-hati," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Kamis (18/7).

Untuk itu, Faisal menilai agar program tersebut efektif maka harus melihat dari sisi ketercapaiannya.  "Penyesuaian-penyesuaian itu dibutuhkan bukan hanya dari target-target daerah atau penerimanya saja. Tapi memang harus untuk kalangan yang betul-betul berasal dari keluarga miskin," jelas Faisal.

Dengan melakukan hal tersebut, Faisal menilai program tersebut juga akan sesuai dari sisi keterbatasan fiskal atau ketersediaan dana pemerintah. Sementara di sisi lain, tujuan dari makan bergizi gratis juga tercapai lebih tepat sasaran.

Faisal menilai anggaran makanan bergizi sebesar Rp 15 ribu per anak sudah relatif rendah. "Kalau mau dikurangi lagi menjadi sekitar Rp 9 ribu, nah ini makanan seperti apa yang bisa memenuhi gizi dengan harga segitu?" ujae Faisal.

Ia mengingatkan, ada biaya lain yang dibutuhkan dalam mendistribusikan makanan gratis tersebut. Ongkos logistik juga masih harus diperhitungkan di dalam budget makanan tersebut.

Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai. akan ada penyesuaian yang dilakukan dengan alokasi makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. "Pasti akan ada prioritas sasaran," ujar Tauhid.

Tauhid mengatakan,  akan ada penyesuaian penggunaan anggaran yang dilakukan pada tahun pertama. Ia menuturkan, penyaluran anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap agar budget per anak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Misalnya prioritas dulu untuk yang levelnya TK hingga sekolah dasar atau kemudian kelompok yang kurang gizi dulu atau penerimanya masyarakat miskin dulu atau daerah-daerah tertinggal, terluar, dan sebagainya yang kapasitas fiskal atau daerahnya terbatas," kata Tauhid.

Tauhid menegaskan, dengan anggaran terbatas maka implementasi program tersebut perlu diperhitungkan dengan matang. Namun, ia mengingkatkan anggaran  Rp 7.500 per anak yang disebut-sebut sempat dikaji sangat tidak layak.

"Saya kira nggak mungkin sampai Rp 7.500. Tapi ya itu harus dikurangi target sasarannya," tutur Tauhid.

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan sebelumnya membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.

Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dengan demikian, alokasi penggunaannya akan disesuaikan.

"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).

Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Heriyanto menilai pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.

"Pemikiran beliau (Prabowo) itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata Heriyanto.