Menko PMK: Dana Makan Bergizi Gratis Rp 7.500 per Porsi Sudah Besar
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per porsi dinilai sudah cukup besar
"Saya kira untuk daerah tertentu [anggaran] Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.
"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.
Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.
Kaji Anggaran di Bawah Rp 15.000 per Anak
Sebelumnya, ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.
Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dengan demikian, alokasi penggunaannya akan disesuaikan.
"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).
Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Heriyanto menilai pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.
"Pemikiran beliau [Prabowo] itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata Heriyanto.
Untuk itu, Heriyanto menilai opsi pemangkasan anggaran yang dipilih Prabowo bukan sesuatu yang buruk. Heriyanto menilai pemerintahan ke depan berupaya memaksimalkan anggaran sebesar Rp 71 triliun.
