Penunjukkan Thomas Djiwandono Perkecil Peluang Sri Mulyani Jadi Menkeu Prabowo
Penunjukkan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan dinilai dapat memperkecil peluang Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana misalnya, melihat peluang Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu masih terbuka lebar, walau peluangnya makin kecil dengan penunjukkan Thomas sebagai Wamenkeu.
"Tapi kemungkinan dengan penunjukkan Pak Thomas sebagai Wamenkeu dengan tugas penyelarasan RAPBN 2024, mungkin sinyal Thomas jadi Menkeu makin kuat," kata Fikri kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).
Dengan sinyal yang kuat, kata Fikri, pelaku pasar sudah mengurangi sikap wait and see. Jika sebelumnya mempertanyakan siapa Menkeu ke depan, sekarang pelaku pasar fokus menyoroti kebijakan pemerintahan ke depan.
"Sekarang investor atau pelaku pasar mencoba meraba-raba bagaimana arah kebijakan Pak Thomas, setidaknya melihat dari jejak rekamnya," kata dia.
Senada, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga melihat kehadiran Thomas sebagai Wamankeu membuat kans Sri Mulyani duduk di kursi Menkeu ke depan makin kecil.
Tapi Nailul justru khawatir kondisi tersebut akan membayangi kondisi pasar keuangan Indonesia. "Tentu hal tersebut membuat investor semakin menahan investasinya guna menanti kepastian siapa Menkeu ke depan," kata Nailul.
Jika bukan Sri Mulyani, kata Nailul, investor akan semakin khawatir terhadap pengelolaan keuangan negara ke depan akan seburuk apa. Dia memperkirakan, bakal ada efek negatif jika Thomas duduk di kursi Menkeu.
Selain itu, Nailul juga mempertanyakan jabatan Wamenkeu hingga dua orang orang yaitu Thomas dan Suahasi Nazara. Dia menilai penunjukkan Wamen BUMN justru lebih jelas karena dibagi berdasarkan klaster BUMN.
"Wamenkeu cukup aneh karena apa yang mau diurus hingga ada Wamenkeu dua orang. Ini yang mau dibagi seperti apa," kata Nailul.
Ada Unsur Politis
Nailul menilai penunjukkan Thomas sebagai Wamenkeu sarat dengan unsur politis, karena keberadaannya untuk menyelaraskan program kampanye Prabowo ke dalam APBN 2025.
Sehingga, menurut Nailul, makin terlihat bahwa tidak titik temu dalam penganggaran antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan baru. Apalagi, anggaran program makan bergizi gratis per anak dikabarkan bakal dipangkas walau akhirnya dibantah tim Prabowo.
"Jadi rencana tahun depan sudah amburadul dan penempatam Thomas saya rasa tidak akan cukup menolong secara signifikan," ujar Nailul.
Terlebih, Thomas juga menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Wamenkeu untuk menyelaraskan APBN 2025 dengan program unggulan Prabowo. Padahal, sudah ada Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo - Gibran.
"Artinya komunikasi antara Kemenkeu saat ini dan Tim Transisi Prabowo tidak baik hingga harus membuat jabatan baru untuk keponakan Prabowo tersebut. Padahal tagline-nya keberlanjutan," katanya.
Cakupan Wamenkeu Lebih Luas dari Bendum Partai
Pengalaman Thomas di bidang keuangan dan fiskal bisa dibilang belum begitu lama. Dia pernah menjadi analis di Whetlock NatWets Securities, Hong Kong dan Bendahara Partai Gerindra.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, Tommy banyak berkecimpung mengurusi keuangan partai. Namun fungsi dan jabatan itu berbeda dengan Wamenkeu.
"Sementara tugas Wamenkeu lebih luas cakupan areanya, yang diurus oleh negara," kata Esther.
Dengan pengalaman itu, Esther belum bisa melihat seberapa kompeten Thomas sebagai Wamenkeu. "Kompeten atau tidak, harus dibuktikan dari kinerjanya. Kalau dilihat rekam jejaknya, pengalamannya cukup berbeda," ujarnya.
Untuk itu, Esther mendorong Thomas agar fokus mengelola utang negara secara baik dan meningkatan penerimaan negara. Kemudian fokus untuk mengalokasikan anggaran ke program-program produktif.
