Tantangan Ekonomi Berat, Prabowo Diminta Tak Paksakan Program Populis
Masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Mulai dari beban utang, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sampai pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi masih berlanjut.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengungkapkan banyak pekerjaan rumah atau PR yang perlu dituntaskan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bagaimana Pak Prabowo itu bisa menghadapi ini? Pertama adalah kemauan," kata Esther dalam acara Sekolah Demokrasi dan Peluncuran Forum Jurnalis dan Akademisi, Jumat (26/7).
Hal kedua yang perlu dilakukan yaitu memiliki program prioritas sesuai kondisi yang ada. Esther menjelaskan, anggaran yang akan dimiliki pada pemerintahan Prabowo terbatas sehingga program prioritas harus dipetakan.
"Jadi bukan program populis dan tidak punya multiplier effect yang besar dan hanya bersifat jangka pendek," ujar Esther.
Menurutnya, tantangan ekonomi yang akan dihadapi Prabowo cukup besar jika melihat visi dan misi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Visi dan misi program dari Prabowo-Gibran yang pertama ingin semua rakyat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
Kedua, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dan ketiga semua harga kebutuhan pangan dan dasar bisa terjangkau. Keempat, semua pekerja bisa mendapatkan pendapatan yang cukup.
Kelima,polisi dan tentara bisa mendapatkan upah yang layak. Lalu keenam, semua pasien yang ada di rumah sakit memperoleh layanan kesehatan yang baik.
Dengan semua visi dan misi tersebut, Esther menegaskan terdapat konsekuensi yang harus dihadapi. Esther mengatakan, investasi dan pencipataan lapangan pekerjaan hingha perbaikan kualitas pendidikan harus dilakukan pada pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi misinya.
Selain itu, kedaulatan pangan serta stabilitas harga juga harus diwujudkan. "Selanjutnya harus meningkatkan kesejahteraan yang layak serta perbaikan dari layanan kesehatan," kata Esther.
Sebelumnya, Prabowo-Gibran diminta berhati-hati dalam mengelola utang jatuh tempo warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp 3.748,2 trilun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ahmad Akbar Susamto menilai, pemerintahan Prabowo bakal dibayangi utang jatuh tempo karena kebutuhan pendanaan negara makin ketat.
"Kebutuhan pendanaan semakin ketat, utang jatuh tempo semakin meningkat kemungkinan mencapai puncaknya pada tiga tahun pertama pemerintahan baru," kata Akbar dalam diskusi CORE Mid Year Economic Review 2024, Selasa, (23/7).
Kondisi tersebut dipastikan akan terjadi sebagai konsekuensi defisit belanja pemerintah. Apalagi, utang pemerintah mencapai Rp 8.353 triliun pada Mei 2024, atau meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Dalam paparan CORE, total utang jatuh tempo pemerintah mencapai 3.748,2 trilun pada periode 2025-2029. Terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.245,3 triliun dan utang jatuh tempo pinjaman yang mencapai Rp 502,9 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.
"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7).
