Pemerintahan Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp 775,9 Triliun di 2025
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintahan Prabowo Subianto berencana untuk menarik utang lebih besar pada 2025. Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah akan menarik utang baru Rp 775,9 triliun. Nilai itu meningkat 40% jika dibandingkan outlook utang 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, utang yang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN),” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dikutip Senin (19/8).
Berdasarkan dokumen tersebut, sumber utang pemerintah berasal dari SBN (neto) sebesar Rp 642,6 triliun. Angka tersebut meningkat 42,2% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp 451,9 triliun.
“Upaya pemenuhan target utang melalui penerbitan SBN 2025 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah,” tulis pemerintah.
Selanjutnya, rencana penarikan utang melalui pinjaman mencapai Rp 133,3 triliun. Angka tersebut juga meningkat sekitar 31,6% dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 101,3 triliun.
Mendorong Proyek Prioritas Pemerintah
Jika dirinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. Rencananya, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.
Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara atau SUN. Begitu juga dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
Pemerintah memastikan kebijakan utang diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Kemudian untuk mendorong transformasi ekonomi seperti infrastruktur teknologi informasi dan teknologi, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi.
Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pengelolaan utang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan mengutamakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Memenuhi Kebutuhan APBN
Selain itu, pengelolaan utang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya yang minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
“Utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien,” tulis pemerintah.
Pemerintah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60% dari PDB dan defisit APBN 3,0% dari PDB tetap dikedepankan agar utang pemerintah tetap aman dan terkendali.
Selain itu, RAPBN 2025 dirancang untuk defisit Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB. Angka defisit tersebut sedikit meningkat dari outlook 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau setara 2,70% dari PDB.
"Target defisit RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% dari PDB," ujar pemerintah.
