Tahun Depan, Pemerintahan Prabowo Harus Bayar Bunga Utang RI Rp 552,9 Triliun
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan harus membayar bunga utang pemerintah senilai Rp 552,9 triliun pada tahun depan. Hal tersebut tertulis dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Jumlah yang harus dibayar Prabowo pada 2025 tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 497,62 triliun. Selain itu juga terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 55,23 triliun. “Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp 552.854,3 miliar,” tulis dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (19/9).
Besaran bunga utang tersebut naik 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada 2024 yang senilai Rp 499 triliun. Meskipun terjadi peningkatan, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2024. Pertumbuhan bunga utang pada tahun ini tercatat sebesar 13,4% terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023.
Melihat tren sebelumnya, pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Pada 2020, pembayaran bunga utang pemerintah sebesar Rp 314,1 triliun dan pada 2021 menjadi Rp 343,5 triliun. Lalu pada 2022 pemerintah harus membayar bunga utang yang melonjak menjadi Rp 386,3 triliun dan pada 2023 bertambah sebesar Rp 439,9 triliun.
Perhitungan besaran pembayaran bunga utang 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga untuk outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga atas rencana pembiayaan utang tahun ini dan tahun depan serta rencana program pengelolaan portofolio utang atau liabilities management.
Penghitungan besaran pembayaran bunga utang pada RAPBN juga didasarkan pada beberapa asumsi. Yang utama adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro.
Selain itu, penghitungannya juga berdasarkan asumsi tingkat bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun. Begitu juga dengan referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, dan perkiraan biaya pengadaan utang baru.
