IKN Berlanjut, Kenapa Anggaran Infrastruktur Justru Turun di Era Prabowo?
Alokasi anggaran infrastruktur pada tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 400,3 triliun di 2025. Nilai itu turun 5,29% dari anggaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 422,7 triliun di 2024.
Namun Jokowi tidak membeberkan alasan anggaran infrastruktur pada 2025 turun. Dia hanya menyebut alokasi anggaran infrastruktur secara keseluruhan pada masa pemerintahan Prabowo.
“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun,” kata Jokowi dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi menekankan bahwa anggaran infrastruktur tersebut untuk mendukung infrastruktur pendidikan dan Kesehatan. Kemudian untuk mendukung infrastruktur konektivitas, pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan ibu kota negara atau IKN.
Khusus pembangunan infrastruktur, ternyata anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru dipangkas. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, terungkap anggaran Kementerian PUPR hanya Rp 75,53 triliun.
Angka tersebut merosot lebih dari setengahnya jika dibandingkan outlook 2024. Padahal, alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2024 bisa mencapai Rp 164,6 triliun.
Meskipun begitu, pemerintah secara spesifik merencanakan anggaran khusus untuk Pembangunan IKN. Dalam dokumen II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran Rp 143,1 miliar untuk mendukung pembangunan IKN.
Pemerintah menyatakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU sebagai tulang punggung pembiayaan kreatif konstruksi IKN. KPBU dalam proyek IKN disalurkan agar kesinambungan konstruksi IKN terjaga.
Selain itu, pendanaan kreatif menjadi penting untuk menekan risiko premi dalam pembangunan infrastruktur di IKN oleh pihak swasta. "Diharapkan tersedia, sumber-sumber pendanaan nonpemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam konstruksi IKN," tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dikutip Selasa (20/8).
Anggaran Kementerian/Lembaga Turun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan dibalik kecilnya sejumlah anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada 2025. Tercatat anggaran kementerian yang dipangkas adalah Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan lainnya.
“Kalau dilihat, jangan heran, itu adalah belanja K/L. Kenapa belanja relatif lebih kecil Rp 976,8 triliun dibandingkan tahun ini mencapai Rp 1.090 triliun, ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).
Meskipun begitu, porsi belanja kementerian dan lembaga tetap bergantung kepada prioritas pemerintahan Prabowo . Bahkan menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran bisa naik jika ada tugas khusus yang sesuai arahan presiden terpilih.
“Baik itu untuk (anggaran0 program makanan bergizi. Hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani.
Anggaran Infrastruktur untuk Dukung Program Prabowo
Meskipun anggaran Kementerian PUPR dipangkas, namun dipastikan infrastruktur tetap berjalan. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo di 2025.
“Alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan mendukung apa yang menjadi cita-cita dari presiden dan wapres terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” kata Zainal.
Zainal memastikan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun bendungan dan meningkatkan irigasi menjadi 17 ribu hektare. Kemudian melanjutkan Pembangunan jalan nasional pada 2025 dari Aceh sampai Papua sepanjang 128,1 kilometer. Begitu juga jalan tol sepanjang 4,83 kilometer.
Diikuti penyediaan air minum di perkotaan tetap dilanjutkan dengan penyediaan air minum berbasis Masyarakat. “Artinya, yang berada di pedesaan-pedesaan yang selama ini menerima manfaat dari program ini. Termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan,” ujar Zainal.
Pembangunan kawasan permukiman juga masih akan menjadi prioritas Kementerian PUPR, seperti alokasi pembangunan hunian vertikal maupun rusun reguler senilai Rp 4,53 triliun. Hal ini bertujuan untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana arahan pemerintah.
“Keseluruhan rencana kegiatan yang tadi dibangun atau dikerjakan dengan alokasi Rp 75,63 triliun akan kita lanjutkan. Sekali lagi, bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan-pedesaan dengan pendekatan yang sudah pernah kita lakukan,” kata Faisal.
