Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp 113 T untuk Program Prabowo 2025, Ini Rinciannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran mencapai Rp 113,05 triliun dalam pos belanja kementerian dan lembaga atau K/L pada rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Jadi untuk beberapa program quick win dan yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah empat hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi. Ini nanti di dalam undang-undang APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR akan mengubah dari postur di belanja K/L,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Rabu (4/9).
Dalam paparan Sri Mulyani, dijelaskan program quick win pemerintahan baru pada 2025 senilai Rp 113,05 triliun itu akan dilaksanakan oleh K/L terkait. Program pertama yaitu makan bergizi gratis yang akan menelan anggaran Rp 71,0 triliun.
Program makan gratis akan dijalankan oleh badan Gizi Nasional. Program tersebut akan memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Lalu program kedua yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang akan membutuhkan anggaran mencapai Rp 3,2 triliun. Program tersebut akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan program cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang. Selain itu juga pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun.
Selanjutnya program keempat yaitu renovasi sekolah yang akan menelan anggaran Rp 20 triliun dan sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun. Program tersebut akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemendibudristek, dan Kementerian Agama.
Lalu program keempat yaitu lumbung pangan nasional, daerah, dan desa yang akan membutuhkan anggaran Rp 15 triliun. Anggaran akan dibagi untuk dijalankan Kementerian PUPR senilai Rp 7,5 triliun dan Kementerian Pertanian mencapai Rp 7,5 triliun.
Dengan adanya program quick win tersebut, maka akan ada perubahan alokasi belanja di pos anggaran belanja K/L menjadi sebesar Rp 1.094,66 triliun dari semula dirancang hanya Rp 976,79 triliun. Penambahan anggaran untuk belanja K/L itu akan mengambil dari pos anggaran belanja non K/L sehingga ada penurunan dari Rp 1.717,4 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun.
“Anggaran yang diambil di pos ini dari cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah atau TKD Rp 14,38 triliun," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menambahkan, Kementerian Keuangan juga menghitung adanya tambahan tambahan untuk antisipasi pembengkakan belanja. Khususnya untuk lembaga tinggi sehingga anggaran yang ditambah menjadi total Rp 117,87 triliun.
