Cara Sri Mulyani Atur Kebijakan Fiskal Dorong Transisi Ekonomi Rendah Karbon
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan kerangka regulasi dan instrumen fiskal untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon.
Sri Mulyani menyampaikan, sumber daya alam dan potensi energi bersih memainkan peran penting dalam strategi pengurangan emisi. Menurut dia, transisi energi tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk meredam pertumbuhan.
“Kami akan terus merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga akan mampu melaksanakan transisi energi Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis saat menghadiri rangkaian acara International Sustainability Forum atau ISF 2024, Jumat (6/9).
“Ini dilakukan untuk menciptakan sinyal yang jelas bagi investor swasta serta pemangku kepentingan lainnya, baik domestik maupun global. Kami terus bekerja dan mengelaborasi implementasi perdagangan karbon internasional,” Sri Mulyani menambahkan.
Bendahara negara itu menuturkan Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi atau surat berharga hijau dan biru sebagai bagian dari upaya mendukung proyek-proyek hijau. Obligasi ritel diterbitkan untuk memenuhi aspirasi pembangunan rendah karbon dan menjadi alat investasi yang baik bagi investor domestik.
“Kami juga menggunakan dana publik untuk mengundang lebih banyak partisipasi publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun global,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya Indonesia merancang platform mekanisme transisi energi dan meluncurkan kemitraan transisi energi yang diumumkan pada KTT G20 di Bali pada 2022.
“Implementasi saat ini masih dalam proses dan kami terus memantau secara sangat rinci apa saja hambatan dalam mengimplementasikan mekanisme transisi energi dan dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, salah satu dampak dari perubahan iklim yaitu dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman cukup nyata bagi banyak negara-negara di dunia khususnya Indonesia, di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi yang paling terkena dampak.
“Menyadari hal ini, Indonesia perlu melakukan sesuatu. Itu sebabnya pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan pembangunan, tetapi pada saat yang sama mengurangi emisi CO2 yaitu menuju net zero emission economy pada 2060,” kata Sri Mulyani.
