Ditemani Thomas Djiwandono, Sri Mulyani Lapor Perkembangan APBN ke Prabowo
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin (9/9).
Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.
Laporan berikutnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029,”kata Sri Mulyani.
Postur Sementara APBN 2025
Untuk diketahui, postur sementara APBN 2025 sesuai kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun pada 2025.
Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu, karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp 8,2 triliun.
Dengan demikian, target PNBP pada 2025 mencapai Rp 513,6 triliun dari Rp 505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp 2.701,4 triliun dari sebelumnya Rp 2.693,2 triliun.
Sementara asumsi dasar ekonomi makro 2025 berupa pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7%, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 82 per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Adapun sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5%-5%, kemiskinan 7%-8%, kemiskinan ekstrem 0%, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.
