Wamenkeu Thomas Djiwandono Jelaskan Alasan Sri Mulyani Bahas APBN dengan Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani, didampingi wakilnya, Thomas Djiwandono, bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada dua hari lalu. Thomas mengatakan pertemuan ini membahas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dan rancangan APBN 2025.
“Ibu Menkeu merasa perlu memberitahu Presiden Terpilih posisi-posisi APBN kita di bulan terakhir,” katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9).
Thomas mengatakan pembahasan secara mendalam juga dilakukan dengan Prabowo berkaitan RAPBN 2025. Ia berharap rancangan ini dapat segera disahkan pekan depan oleh DPR.
Dia menegaskan, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan hangat antara dirinya, Sri Mulyani, dan Prabowo. Pembahasannya berlangsung hampir tiga jam.
Anggaran Kementerian/Lembaga Naik Signifikan
Kementerian Keuangan menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada dua hari lalu.
Untuk belanja K/L anggarannya dari Rp 1.094,66 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun. "Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).
Dana untuk menutup anggaran itu berasal dari belanja non-kementerian atau lembaga. Angkanya turun dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Isa memastikan program belanja non-K/L tidak ada perubahan. Perubahan tersebut tidak akan memperbesar defisit APBN 2025.
Dalam paparannya, Isa menyebut, alokasi anggaran belanja pada 2025 dialokasikan untuk 86 kementerian dan lembaga. Dari daftar tersebut, lima K/L dengan anggaran belanja terbesar yaitu Kementerian Pertahanan Rp 166,2 triliun dan Polri mencapai Rp 126,62 triliun.
Diikuti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 166,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi mencapai Rp 93 ,6 triliun.
