Fakta-Fakta Program Susu Gratis Prabowo: Impor Sapi hingga Inovasi Susu Ikan

Pemerintah memiliki program minum susu gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini digaungkan sejak masa kampanye Prabowo dalam pemilihan umum 2024 bersama dengan program makan siang gratis.

Pada Februari 2024, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program pemberian susu gratis mencapai Rp 25,2 triliun. Bappenas mengasumsikan biaya susu UHT senilai Rp 5 ribu per anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu segar nasional mencapai 824 ribu ton pada 2022. Padahal, total kebutuhan susu segar mencapai 4,4 juta ton pada 2022. Sehingga kinerja produksi susu segar dalam negeri hanya memenuhi 18,73% dari kebutuhan nasional.

Selebihnya, kebutuhan susu segar Indonesia masih dipenuhi dari impor. Guna mensukseskan program susu gratis, pemerintah menggagas beberapa terobosan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional mulai dari impor jutaan sapi perah hingga pilihan susu alternatif. 

Impor Satu Juta Sapi hingga 2029

Kementerian Pertanian mengharapkan kedatangan sapi-sapi itu akan membuat volume impor susu menjadi kurang dari 10% kebutuhan nasional atau masuk kondisi swasembada susu. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan, impor susu dibutuhkan untuk mendukung program minum susu gratis. 

Prabowo menargetkan total peserta dalam program minum susu gratis mencapai 82,9 juta orang pada 2029. "Untuk tahun depan, kami masih memenuhi kebutuhan susu sapi melalui impor. Namun kami akan mulai mengimpor sapi perah tahun depan dan akhirnya mengurangi volume susu impor," kata Agung di Gedung DPR, Jumat (6/9). 

Seluruh sapi impor akan didatangkan oleh pihak swasta. Namun, rencana impor tersebut masih  menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Asal Pemasukan. 

Mayoritas sapi perah impor saat ini berasal dari Australia. Namun, Australia hanya mampu mengapalkan sekitar 100 ribu ekor sapi perah per tahun ke dalam negeri. 

Selain Australia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendatangkan 100 ribu ekor sapi perah Dari Brasil. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro kemarin, Kamis (12/9). 

Amran mencatat, seluruh sapi perah tersebut akan mendukung peningkatan produksi susu perah nasional. Investasi tersebut dilakukan antara PT Asiabeef Biofarm Indonesia dan Agropecuaria 31 dan ditaksir mencapai Rp 4,5 triliun. 

"Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan. Investasi ini dapat mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu," kata Amran dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (13/9).

Amran menilai, perlu pengembangan industri peternakan secara masif untuk memenuhi kebutuhan protein dari daging dan susu sapi di dalam negeri. Sebab, mayoritas pasokan susu sapi segar kini masih bergantung pada impor.

Siapkan Lahan 1,5 Juta Hektare

Kementerian Pertanian juga akan menyediakan lahan peternakan sapi seluas 1,5 juta hektare untuk penyediaan daging dan susu untuk program makan bergizi gratis. Pengelolaan lahan ini akan dilakukan perusahaan swasta, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan koperasi. 

Saat ini sudah ada 36 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan impor sapi hidup ke Indonesia. Nantinya, hewan ternak ini akan dipelihara pada lahan yang disediakan Kementan. 

"Ini sifatnya investasi dengan jaminan pembelian untuk program makan bergizi gratis," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).  

Penyediaan lahan tersebut akan memudahkan para pengusaha untuk berinvestasi. Sebab, menurut Sudaryono, selama ini masalah peternakan sapi adalah kebutuhan lahan yang luas. 

Kementan nantinya juga akan membantu dari sisi perizinan dan administrasinya. Rencananya, lahan seluas 1,5 juta hektare akan digunakan untuk 1,3 juta ekor sapi hidup. 

Luasannya tidak berbentuk satu hamparan tapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Timur, hingga Pulau Aru di Maluku. Luas lahan di masing-masing peternakan berkisar 1.500 ha hingga 100 ribu ha. 

Sudaryono bilang, penyediaan lahan yang terpisah-pisah tersebut untuk menghidupkan lagi sistem kelompok-kelompok produksi susu. Selain terpecah, lokasi peternakan akan berada di atas lahan hutan produksi, kebun sawit, hingga lahan masyarakat.

Meskipun lokasinya di atas tanah masyarakat dan perkebunan, namun Sudaryono memastikan tidak ada perubahan lahan untuk peternakan.  “Jadi walaupun lahan sawit, ya sawitnya tetap di situ, hanya saja dia pelihara sapi saja. Jadi tidak menebang pohon apapun, paling mungkin di lahan tersebut dibangun untuk kandang,” ujarnya. 

Luasan kandang biasanya tidak sampai 2 hektare. Dengan begitu, sisa lahan dapat dijadikan area untuk melepas sapi dan sumber pakan. 

Lampu Hijau Investasi Asing

Kementerian Pertanian juga memberikan lampu hijau kepada perusahaan asal Qatar, Baladna untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi perah. Perusahaan ini akan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan program susu gratis.  

"Baladna siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia guna menyuplai kebutuhan susu di Indonesia," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara pada Kamis (12/9). 

Kabar investasi ini mencuat diskusi Amran dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan. Amran menyebut cita-cita meraih kembali swasembada pangan saat berdiskusi dengan Hasan. 

Ia pun menantang Baladna memproduksi dua juta ton susu dan disanggupi oleh perusahaan tersebut. Kemampuan Baladna memproduksi dua juta ton susu per tahun, diharapkan dapat menurunkan kebutuhan impor tiap tahun. 

Hal ini sesuai dengan Cetak Biru atau Blueprint Pertanian, di mana pemerintah menargetkan Indonesia sudah bisa swasembada susu pada 2029. 

Opsi Susu Alternatif

Pemerintah juga sempat menyebut beberapa opsi alternatif pengganti susu sapi segar. Prabowo bahkan mengakui bahwa program makan siang dan susu gratis membutuhkan anggaran sangat besar  dan tak menepis bahwa program susu gratis tidak mudah terealisasi secara merata. 

Dia pun menyiapkan alternatif pengganti susu sapi sebagai sumber protein seperti susu kerbau, susu kambing, telur, ikan dan lainnya. Itu semua disesuaikan dengan tipologi dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) di masing-masing daerah. 

"Itu tergantung daerahnya, sebagai contoh Maluku Barat Daya, Pulau Moa. Mereka itu banyak [konsumsi] susu kerbau. Ada daerah-daerah yang banyak kambing etawa, bisa dapat susu kambing dan ini harus kita lihat," kata Prabowo dalam keterangannya di TvOne, dikutip Senin (27/5). 

Jika daerah lain sulit mendapatkan susu, maka pemerintah akan membagikan atau mencari sumber protein hewani lain seperti ikan dan telur. Hal itu berdasarkan saran atau rekomendasi para ahli gizi. 

"Para pakar cerita kepada saya, kalau telur kita bisa jauh lebih murah di suatu daerah dan susu itu terlalu mahal. Mungkin karena sapi kurang atau ongkos angkutnya kurang. Kita bisa konsentrasi kepada telur, ikan dan sebagainya," ujarnya.

Dengan begitu, pemerintah tidak akan menerapkan pola yang sama dalam pembagian susu gratis di tiap daerah. Karena Indonesia terdiri atas daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan. "Jadi kita selalu fleksibel, yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi," ujarnya. 

Inovasi Susu Ikan

Tak hanya itu, susu ikan juga disebut sebagai salah satu alternatif pengganti susu sapi segar dalam program kerja Prabowo. Kabar ini mencuat saat PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food mulai mengkaji pengadaan susu dari sumber alternatif untuk program minum susu gratis pada tahun depan. 

Salah satu sumber yang sedang dikaji adalah susu ikan. Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan pembangunan peternakan mega farm sapi perah memerlukan waktu dua sampai tiga tahun. 

Walau demikian, Sis Apik tetap berencana mengoptimalkan penyerapan peternak sapi perah lokal. "Ini masih dalam kajian. Usulan ini disampaikan beberapa tokoh masyarakat kemarin, tapi aroma dari susu ikan masih perlu perbaikan," kata Sis Apik di Gedung DPR, Rabu (4/9). 

Sis Apik mengatakan susu alternatif akan mengisi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi peternak sapi perah. Namun demikian, ia mengaku ID Food belum mengkaji produksi susu dari sumber nabati.

Produk susu ikan pertama kali diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. Susu tersebut merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari dengan PT Berikan Teknologi Indonesia. 

Teten menjelaskan, susu ikan merupakan ekstrak protein dari proses hidrolisat protein ikan yang diolah menjadi susu ikan. Kandungan gizi susu ikan yang diproduksi di dalam negeri setara dari susu sapi segar, tidak berbau ikan, dan mudah dicerna. 

"Hampir tidak mungkin mencapai status swasembada susu sapi segar, karena ada masalah keterbatasan lahan. Salah satu keunggulan susu ikan adalah tidak mengandung laktosa," kata Teten di gedung DPR, Rabu (11/9)

Teten mengatakan susu ikan dapat memenuhi lonjakan permintaan susu segar akibat program minum susu gratis. Dia menghitung ada 24,74 juta ton produksi ikan yang dapat diolah menjadi susu. 

Dia mengaku belum menawarkan strategi tersebut kepada Prabowo. Namun, Teten mengingatkan bahwa program Minum Susu Gratis yang ditawarkan Prabowo akan melibatkan pelaku UMKM. 

Produksi susu ikan masih terbatas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teten menilai perluasan sentra produksi susu ikan terbilang mudah. 

Sebab, teknologi hidrolisat ikan telah tersedia di dalam negeri. "Pemerintah sedang mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang nantinya bisa digunakan untuk industri makanan dan meningkatkan pendapatan para nelayan," ujarnya.

Peningkatan Produksi Susu Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sedang meningkatkan produksi susu ikan di dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program minum susu gratis yang dimulai tahun depan. 

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mencatat saat ini baru ada satu pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat berkapasitas 30 ton per bulan. 

Pemerintah sedang membangun pabrik percontohan serupa di Pekalongan, Jawa Tengah. Kapasitas pabrik itu mencapai 50 ton per bulan dan akan rampung pada November 2024. "Kami melihat investor yang berminat di industri susu ikan ada di Pantai Utara Pulau Jawa dan pantai-pantai di Papua," kata Budi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9). 

Dengan adanya pabrik baru, kapasitas produksi susu ikan di kawasan Pantura pada akhir tahun nanti menjadi 80 juta ton per bulan. Targetnya, kapasitas produksi dalam negeri akan mencapai 100 ton per bulan.  

Pabrik di Pekalongan akan memproduksi susu ikan berupa hidrolisat protein ikan atau HPI. Produk ini merupakan ekstrak protein ikan berbentuk bubuk putih. Untuk menjadi susu, bubuk ini kemudian diseduh dengan air hangat. 

Budi mengatakan salah satu tujuan pendirian pabrik susu ikan adalah meningkatkan pendapatan para nelayan. Sebab, bahan bakunya berasal dari ikan bernilai rendah, seperti petek, selar, tamban, dan belok.  

Dengan memakai jenis ikan-ikan tersebut, harga susu ikan dapat terjaga stabil. Untuk per gelasnya sekitar Rp 5 ribu atau lebih rendah Rp 1.400 per gelas dibandingkan susu sapi segar. 

Respons Badan Gizi soal Susu Ikan

Kendati demikian, Badan Gizi Nasional mengaku saat ini belum mengetahui rencana susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis. Padahal PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sudah mengkaji pengadaan susu ikan tersebut. 

“Saya tidak tahu yang bicara siapa (soal susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis,” kata Kepala badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui di gedung DPR, Selasa (10/9). 

Meskipun begitu, Dadan mengungkapkan tidak akan menutup segala peluang untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis termasuk susu. Dia mengatakan semua hal yang baik akan diakomodir untuk program makan bergizi gratis.  

Hanya saja, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sampai saat ini belum melakukan pembahasan mengenai susu ikan tersebut. Sebab, konsumsi susu merupakan langkah penting untuk mencegah stunting pada anak-anak. 

“Enggak, kita belum ke arah situ (menggunakan susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis),” ujar Dadan.

Tanggapan Tim Prabowo

Tim Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi memastikan, belum ada skenario penggunaan susu ikan sebagai sumber alternatif untuk program minum susu gratis tahun depan. 

Menurut Hasan, ide untuk menggunakan susu ikan merupakan gagasan yang datang dari pihak eksternal Prabowo-Gibran.  “Keterangan yang saya dapat dari Kepala Badan Gizi Nasional sejauh ini tidak ada skenario bernama susu ikan,” kata Hasan lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (10/9). 

Meski begitu Hasan menyebut Badan Gizi Nasional bersikap terbuka terhadap ide-ide lain selama usulan tersebut sudah terbukti efektif dan dapat diimplementasikan secara praktis.

“Silakan saja dulu diuji coba.  Kalau nanti sudah melalui proses uji coba dan ternyata hasilnya baik, bisa jadi alternatif pengayaan nutrisi, tapi bukan untuk pengganti susu,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu.

Tidak hanya Hasan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga buka suara asal mula berkembangnya wacana penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis merupakan aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Program ini belum final dan perlu disimulasikan terlebih dahulu. "Jadi begini, alternatif-alternatif itu adalah aspirasi juga dari masyarakat ataupun juga kemudian hasil simulasi yang ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti dikutip Jumat (13/9).  

Menurut Dasco, saat ini simulasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo akan memberikan penjelasan spesifik mengenai rencana itu.  

“Jadi kalau sekarang, kami anggap sebagai aspirasi ataupun kemudian langsung simulasi," kata Dasco.