Airlangga akan Sanksi Pemda Nakal yang Manipulasi Data Inflasi
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memberikan sanksi terhadap pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi. Beberapa kepala daerah terbukti memainkan data tersebut untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
"Yang nakal-naka harus dikasih sanksi karena kami memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food (harga pangan yang kerap bergejolak)," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/10).
Ia belum dapat membocorkan daerah mana yang melakukan manipulasi data inflasi, sebelum melakukan koordinasi lebih lanjut. "Kalau ada fraud akan kami kerja," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta data inflasi daerah harus akurat. “Saya menekankan sekali lagi data inflasi harus akurat dan kredibel,” katanya.
Ia sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait masalah data inflasi daerah. Dari informasi yang ia terima, ada data yang dimanipulasi.
"Pak Tito menyampaikan ada beberapa (dimanipulasi) tapi itu sangat sedikit dan sudah dikoreksi," ujar Sri mulyani.
Bendahara Negara tersebut tidak ingin insentif yang diberikan ke daerah yang mampu mengendalikan inflasi justru disalahgunakan. Sebab data inflasi sangat penting untuk membuat kebijakan.
Modus Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi
Tito sebelumnya mengatakan ada beberapa modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.
“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor Badan Pusat Statistik di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu, (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito.
Modus lainnya dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya, dengan operasi pasar murah.
