Jelang Pergantian Presiden, Sri Mulyani Laporkan Kondisi APBN ke Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan perkembangan dan evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (10/10).
Laporan ini secara khusus disampaikan sebelum masa pergantian presiden pada 20 oktober mendatang. "Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APBN sebelum pergantian presiden. Tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024," kata Sri Mulyani kepada wartawan saat ditemui seusai pertemuan.
Laporan yang ia sampaikan adalah gambaran tentang bagaimana pengalokasian APBN 2024 hingga saat ini. Sri Mulyani juga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan minggu depan.
"Minggu depan saya akan buat konferensi pers soal hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin (9/9).
Kegiatan itu ditujukan agar Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan. Laporan berikutnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
Postur sementara APBN 2025 sesuai kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun pada 2025.
