Sri Mulyani dan Airlangga Buka Suara Soal Rencana Pembentukan BPN di Era Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinaror Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pembentukan badan penerimaan negara atau BPN. Sebelumnya, badan tersebut dikabarkan bakal dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Airlangga menjelaskan kepastian pembentukan BPN tersebut setelah Prabowo memanggil dirinya untuk menjadi calon menteri pada masa pemerintahan berikutnya. Namun Airlangga belum bisa menjelaskan detil mengenai arah pembentukan BPN ke depan.
Hanya saja, dia menegaskan kedudukan Kementerian Keuangan secara jangka pendek sudah jelas. Tidak ada pemisahan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan untuk menjadi BPN.
"Ini sudah jelas, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menjelaskan strukturnya. Strukturnya sudah jelas," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10).
Struktur yang dimaksud Airlangga merupakan penambahan wakil menteri keuangan baru yang akan ditempatkan Prabowo pada pemerintahannya. Dengan begitu, Menteri Keuangan akan memiliki tiga wakil menteri dan akan fokus juga dalam mengelola penerimaan negara.
Sri Mulyani Tegaskan Kemenkeu Tak akan Dipisah
Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemisahan Kementerian Keuangan untuk membentuk BPN. "Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian,” kata Sri Mulyani setelah selesai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10).
Dia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas mengenai pembentukan BPN. “Nggak ada, nggak ada (pembahasan BPN),” ujar Sri Mulyani.
Hal itu berarti kemungkinan rencana Prabowo untuk membentuk BPN tidak akan dilakukan atau masih menunggu proses lain. Sebab, pemisahan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai dengan Kemenkeu, harus melalui merevisi Undang-undang Keuangan Negara.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan masih satu kesatuan. “Iya (Kementerian keuangan masih satu tidak dipisah),” kata Sri Mulyani.
Rencana BPN untuk Dongkrak Penerimaan Negara
Prabowo berencana menggejot penerimaan negara melalui pembentukan BPN, yang sudah disampaikannya saat kampanye Pilpres 2024. Berkaitan hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira optimistis upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara.
"Kan ada badan penerimaan, kita tambal yang bocor-bocor," kata Anggawira saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7).
Meskipun begitu pembentukan badan penerimaan negara belum dapat dipastikan ada pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Hanya saja, pembentukan badan tersebut tetap dilakukan.
"Disiapkan, tapi kan apakah di tengah periode ini ada badan atau tidak, karena sumber dayanya dari Kementerian Keuangan," ujarnya.
Tujuan pembentukan BPN untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, nonpajak, dan bea cukai melalui satu pintu. Rencana ini masuk dalam program prioritas Prabowo-Gibran untuk mendongkrak rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10% menjadi 23%.
