Pemerintah akan Kucurkan Anggaran Rp 51 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2025
Pemerintah berencana akan menggunakan anggaran hingga Rp 51,5 Triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Saat ini total anggaran yang sudah disiapkan untuk program Presiden Prabowo Subianto itu mencapai Rp 71 triliun.
Hal tersebut terlihat berdasarkan bahan paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy di acara CORE Economic Outlook 2025 pada Sabtu (23/11).
Dalam paparan tersebut, disebutkan pada periode Januari-Maret pemerintah akan menggelar program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 3,48 triliun. Lalu pada April-Juni 2025, makan bergizi gratis akan menyasar siswa, santri, dan sebagian ibu menyusui, hamil, serta balita dengan anggaran Rp 6,69 triliun.
Selanjutnya pada Juli-Desember 2025, pemerintah akan menggunakan anggaran Rp 41,3 triliun untuk program tersebut. Dengan begitu pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, pemerintah akan menggunakan anggaran sekitar Rp 51,53 triliun untuk program makan bergizi gratis.
Jika dirinci, penerima manfaat program tersebut pada 2025 yaitu:
Siswa dan Santri
Januari Maret 2025: 2,95 juta jiwa
April-Juni 2025: 6 juta jiwa
Juli-Desember 2025: 15 juta jiwa
Ibu hamil, Ibu Menyusui, Balita
Januari Maret 2025: 0,51 juta
April-Juni 2025: 1,08 juta jiwa
Juli-Desember 2025: 2,89 juta jiwa
Rachmat optimis program makan bergizi gratis memiliki pengaruh yang luas. Sebab, dari sisi sumber daya manusia, program tersebut merupakan investasi dan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan nutrisi.
“Kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan nutrisi, terutama pada ibu hamil, anak-anak balita, kemudian pada kelompok pelajar kita dari SMP, SMA, hingga para pelajar di lingkungan pesantren,” kata Rachmat di acara CORE Economic Outlook 2025 di Jakarta, Sabtu (23/11).
Menurutnya, program ini bisa menggenjot ertumbuhan ekonomi, mendorong produktivitas dan menyerap lapangan kerja. Rachamt juga yakin makan bergizi gratis bisa mengerek pendapatan petani, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Bisa Picu Defisit APBN
Namun, program ini juga memiliki risiko kepada anggaran negara. Lembaga riset Center of Economics and Law Studies atau Celios mengungkapkan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berpotensi melampaui batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.
“Jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada 2029,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam pernyataan tertulisnya dikutip, Kamis (21/11).
Proyeksi tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%. Namun, menurut dia, defisit APBN tetap akan melampaui 3% meski menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Riset Celios ini menyebutkan, fleksibilitas fiskal akan semakin sempit dengan semakin tinggi rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB). Dampaknya adalah pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk menstimulasi ekonomi di luar dari belanja rutin.