Bappenas: RI Tidak akan Terapkan Proteksionisme Meski Ekonomi Global Rumit
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengakui saat ini dinamika ekonomi global makin kompleks. Namun ia mengatakan Indonesia tak akan menerapkan kebijakan proteksionisme.
Proteksionisme dalam hal ini merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Hak itu dilakukan dengan membatasi perdagangan antar negara.
Rachmat mengatakan situasi bisa saja dinamika ekonomi dunia terus bergerak, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak pihak memperkirakan kemenangan Trump bisa membuat AS akan lebih proteksionis ke depan.
“Kita menjadi dan menjaga supaya kita terproteksi tetapi kita tidak menjadi proteksionis,” kata Rachmat di acara CORE Economic Outlook 2025 di Jakarta, Sabtu (23/11).
Ia mengakui tidak mudah saat ini saat menghadapi dunia yang semakin proteksionis. Menurutnya, di satu sisi dunia semakin menerapkan kebijakan proteksionisme namun justru di Indonesia, proteksi makin berkurang.
“Proteksi adalah melindungi kedaulatan nasional kita, sementara proteksionis adalah sifatnya menghambat perdagangan internasional,” ujar Rachmat.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya perdagangan bebas. Namun Indonesia tetap meminta perdagangan yang adil.
me
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan ada sejumlah perubahan arah kebijakan Amerika Serikat usai kemenangan Trump. Perubahan itu termasuk soal penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja, dan proteksionisme melalui tarif impor.
AS kemungkinan akan memperluas pemberlakukan tarif impor, tidak lagi hanya untuk Cina, tapi juga ASEAN. "Seperti Vietnam dan beberapa negara lain akan menjadi fokus dan perhatian pengenaan tarif impor Trump," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (13/11).
Ada pula potensi Trump mendorong gencatan senjata di negara-negara yang berperang, seperti Rusia dan Ukraina. Pemerintah AS juga berpotensi menurunkan komitmennya terhadap isu perubahan iklim.
Sri Mulyani mewaspadai isu yang terakhir tersebut mengingat AS menggenjot penggunaan bahan bakar fosil untuk meningkatkan perekonomian pada pemerintahan Trump sebelumnya. “Ini akan mempengaruhi harga minyak dan electric vehicle (kendaraan listrik) dengan seluruh rantainya,” ujar Sri Mulyani.
