Fahri Hamzah Ungkap Rencana Prabowo Rombak APBN 2025
Buat ringkasan dengan AI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Perubahan APBN dilakukan seiring berubahnya formasi kementerian dan program kerja di pemerintahan baru.
"Per 1 Januari mudah-mudahan lengkap institusinya sehingga bisa bekerja dengan institusi baru dan kira-kira pada Maret, kami diberikan waktu melakukan APBNP," ujar Fahri Hamzah dalam Indonesia Policy Dialogue: Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan yang diselenggarakan Katadata di Jakarta, Rabu (11/12).
Ia menjelaskan, ada sejumlah kementerian baru di era pemerintahan Prabowo, termasuk kementeriannya. Saat ini, menurut dia, Kementerian PKP masih bekerja dengan menggunakan alokasi anggaran lama yang tersedia.
"Ide-ide baru dalam pengelolaan anggaran akan diselesaikan oleh APBNP 2025," kata dia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya mengeluhkan alokasi anggaran yang diperoleh kementeriannya sebesar Rp 5,078 triliun. Angka ini menyusut 64,5% dibandingkan besaran anggaran perumahan 2024 sebanyak Rp 14,3 triliun.
“Tolong juga dikritisi apakah betul anggaran ini? Apakah angka ini layak untuk membangun tiga juta rumah? Anggaran turun tapi targetnya meningkat banyak” ujarnya.
Tidak hanya soal anggaran, Ara juga turut membandingkan realisasi capaian pembangunan rumah pada tahun ini. Berdasarkan data Direktur Jenderal Perumahan per hari ini, realisasi pembangunan rumah baru mencapai 34.314 unit atau 23.54% dari target.
Ara sebelumnya mengaku masih menghitung komposisi pendanaan program tiga juta rumah pada tahun depan. Namun, ia memperkirakan butuh dana mencapai Rp 23,32 triliun untuk merealisasikan target pembangunan 3,44 juta rumah sepanjang 2025.
Pihaknya juga sedang mencoba menurunkan harga pembangunan hunian dengan menghilangkan harga tanah. Strategi yang dipilih adalah menggunakan tanah hasil sitaan aparat penegak hukum.
"Kami masih hitung dulu komposisi anggaran negara dalam pendanaan program tiga juta rumah. Saya mesti meyakinkan teman-teman saya yang lain di kabinet terkait konsep penggunaan tanah sitaan ini," kata Maruarar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10).
Adapun strategi penggunaan tanah sitaan dinilai penting untuk memperbesar kontribusi anggaran negara dalam program tiga juta rumah. Penggunaan tanah sitaan berpotensi menekan harga pembangunan properti hingga 40%.
Dia berharap agar para anggota kabinet terkait dapat segera menyampaikan kata setuju terhadap usulannya. Salah satu anggota kabinet yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
