Kemenkeu Pakai Data BPS, PLN dan Pertamina untuk Penyaluran BBM Subsidi di 2025
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggunakan basis data (database) tunggal untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2025.
Direktur Jenderal (Drjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menyusun basis data tunggal mengenai kependudukan Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Basis data tunggal itu akan menggabungkan seluruh basis data kependudukan yang ada, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data PLN, hingga data Pertamina.
“Semua sedang dipadukan oleh BPS, dan itu akan menjadi dasar (subsidi) nanti, untuk bantuan langsung tunai (BLT), subsidi langsung, dan lain sebagainya,” ujar Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).
Kajian Subsidi Energi Sudah Rampung
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kajian mengenai skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk BBM sudah rampung.
"Kalau ditanya tentang itu (skema penyaluran subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung, insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah ratas akan kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ujar Bahlil saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi, di Jakarta, Rabu (11/12).
Bahlil juga menjelaskan bahwa rencananya keputusan mengenai skema baru penyaluran subsidi BBM akan dilakukan pada 2025 mendatang. Sebelumnya, ia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar tepat sasaran.
Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kedua, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum.
Hal ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT. Terakhir, dengan strategi menaikkan harga BBM subsidi.
