Sri Mulyani Curhat Sedang Sibuk Siapkan Anggaran Perdana di Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kenapa dirinya kerap menghindari serta enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan dalam beberapa bulan terakhir. 

Dia menjelaskan, intensitas pekerjaan Kementerian Keuangan yang tinggi saat akhir tahun dan pergantian pemerintahan menjadi alasan utama.

"Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, kami memang sedang sibuk saja dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

Dirinya bersama tim Kemenkeu tengah fokus menyelesaikan berbagai tugas. Salah satu fokus utamanya adalah persiapan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menyoroti perubahan struktur kementerian/lembaga di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto membuat kementerian yang dipimpinnya harus melakukan realokasi anggaran serta penugasan badan akun anggaran yang baru.

Tugas ini mencakup pemecahan anggaran sekaligus persiapan implikasi untuk tahun 2025. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga sudah diserahkan kepada Prabowo untuk seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sri Mulyani bercerita soal perubahan anggaran kementerian/lembaga dalam dua minggu terakhir. Sehingga, Kemenkeu harus melakukan relokasi dan penetapan anggaran baru.

"Kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025," ujarnya.

Periode Sibuk Untuk Tutup Anggaran dan Transisi Pemerintahan

Pihaknya tetap menyadari kebutuhan media untuk memperoleh informasi serta memastikan bahwa hubungan baik dengan media tetap terjaga meski keterbatasan waktu membuatnya jarang memberikan pernyataan.

Bendahara Negara ini juga menggarisbawahi bahwa tahun ini menjadi periode yang sangat sibuk, karena faktor penutupan anggaran dan transisi pemerintahan.

Biasanya, Kemenkeu sudah disibukkan dengan berbagai keputusan penting terkait pelaksanaan APBN, termasuk penghitungan penerimaan negara saat penutupan tahun.

"Tahun ini ditambah lagi kesibukannya, karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024 dan pemerintahan baru dengan kementerian/lembaga yang juga terjadi perubahan," kata Sri Mulyani.

Dengan kondisi itu, Kemenkeu harus membantu dan mendukung kementerian/lembaga agar bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya.