Sri Mulyani Cari Pos Efisiensi Anggaran untuk Tambah Dana Program Makan Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyortir pos anggaran yang dapat dialihkan untuk menambah dana program makan bergizi gratis (MBG). Dia mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi pada sektor anggaran tertentu.

"Pak presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (23/1).

Langkah ini menyusul komitmen Prabowo untuk mempercepat target penyaluran MBG kepada seluruh anak usia sekolah pada akhir 2025. Adapun total sasaran penerima MBG 82,9 juta orang sejatinya merupakan target jangka panjang secara berharap sampai 2029.

Program ini sebelumnya telah mulai berjalan pada 6 Januari 2025 untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

Prabowo secara bertahap menargetkan sasaran anak sekolah penerima MBG periode Januari-April sejumlah 3 juta anak. Target tersebut secara gradual meningkat jadi 6 juta anak pada April-Agustus dan 15 juta anak hingga September 2025. Selanjutnya, Prabowo menargetkan seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi pada akhir 2025.

Sri Mulyani tengah melihat kembali postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar menyesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu. Kami sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas Pak Presiden dan kurangi inefisiensi," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung anggaran Rp 71 triliun saat ini hanya dapat melayani penyaluran MBG kepada 15 juta-17,5 juta penerima. BGN juga telah menghitung perlu adanya tambahan dana Rp 100 triliun untuk keperluan distribusi MBG kepada seluruh target sasaran 82,9 juta penerima.

Kapala BGN, Dadan Hindayana, optimistis pemerintah dapat memenuhi kebutuhan tambahan anggaran untuk MBG melalui efisiensi terhadap pos anggaran tertentu.

"Uangnya itu ada. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detailnya itu ada di presiden dan menteri keuangan," ujar Dadan pada kesempatan serupa.

Prabowo pun menginstruksikan kepada seluruh menteri yang hadir agar dapat mendukung penuh pelaksanaan program MGB sebagai kebijakan strategis. “Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur bupati, walikota dan seluruh perangkat daerah. Ini adalah masalah strategis,” ujar Prabowo saat memberikan arahan pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/1).