Sederet Dampak Efisiensi Anggaran: Dana IKN Diblokir, WFA, hingga Lampu Redup

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan atau efisiensi anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Efisiensi anggaran ini berdampak pada pembangunan IKN Nusantara, skema kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN, hingga operasional gedung Kementerian/Lembaga seperti penggunaan listrik. 

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Rincian target ini meliputi penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, serta penghematan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi ini juga mencakup semua elemen pemerintahan, termasuk menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, serta bupati atau wali kota.

“Melakukan peninjauan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja,” demikian bunyi aturan itu.

Apa saja dampaknya?

• Anggaran Pembangunan IKN Diblokir

  Menteri Pekerjaan Umum  Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan IKN belum terealisasi. "Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres," ujarnya usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu paling terdampak efisiensi. Anggaran Kementerian PU dipangkas dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Adapun anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU bahkan dipangkas lebih dari 75% menjadi Rp 22,3 triliun.

• Kerja dari mana saja alias WFA Dua kali dalam Sepekan 

Badan Kepegawaian Negara akan menerapkan sistem kerja fleksibel sebagai salah satu langkah penghematan anggaran. Aparatur sipil negara atau ASN boleh bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama dua hari dan bekerja selama tiga hari  kantor atau work from office (WFO) dalam seminggu.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menilai,  formula dua hari WFA dan tiga hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu. Salah satunya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (8/2).

• AC Tak Dingin hingga Lampu Redup di Gedung Pemerintah 

Selain kerja WFA, nota dinas yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara sebelumnya juga ramai dibahas di media sosial. Dalam nota dinas tersebut, efisiensi anggaran di lembaga itu dilakukan dengan meniadakan anggaran jamuan pimpinan, mengurangi pengunaan listik, air, telepon, dan jasa pengiriman surat, hingga pembatasan operasional lift dan AC.

Sejumlah ASN dari sejumlah kementerian/lembaga juga mengeluhkan penerangan yang redup hingga ruangan yang panas akibat AC tak berfungsi seperti biasa di tengah efisiensi anggaran di media sosial. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui efisiensi anggaran di kantornya, antara lain dilakukan dengan menghemat penggunaan lampu.  “Untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu dimatikan. Supaya wartawan berasa,” ujar Airlangga.

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah dari pagu yang dipatok tahun ini sebesar Rp 459,76 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp 218 miliar pada tahun ini.