Prabowo Berencana Hemat Anggaran hingga Rp 750 Triliun, Ini Risikonya
Ringkasan
- Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 750 triliun melalui tiga tahapan: penyisiran BA BUN, penghematan APBN, dan dividen BUMN.
- Pengamat Ekonomi menilai target penghematan terlalu agresif dan diragukan dapat terwujud karena asumsi yang kurang solid serta potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif untuk menghindari dampak negatif pada sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto berencana menghemat anggaran hingga Rp 750 triliun. Angka ini lebih besar dari yang sudah ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gerindra, Sabtu (15/2) Prabowo mengungkapkan target efisiensi tersebut. Dalam penjelasan yang muncul dalam acara tersebut, penghematan hingga Rp 750 triliun akan dilakukan melalui tiga tahapan.
Tahapan pertama yaitu penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Rp 300 triliun. Penghematan ini diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara alias BA BUN.
BA BUN merupakan bagian anggaran yang tidak masuk dalam bagian anggaran kementerian atau lembaga. BA BUN ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/PMK.02/2020 yang mengatur tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran khusus BA BUN pengelolaan belanja lainnya.
Selanjutnya tahapan kedua yaitu penghematan anggaran hingga Rp 308 triliun. Penghematan ini berasal dari penyisiran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai ke satuan 9, namun Rp 58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga.
Sementara putaran ketiga yaitu Rp 300 triliun. Penghematan ini berasal dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp 300 triliun. Namun Rp 100 triliun akan dikembalikan untuk modal kerja.
“Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun atau setara US$ 44 miliar,” ujar Prabowo.
Berpotensi Tidak Terwujud
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai penghematan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Meski demikian, ia pesimistis upaya tersebut bisa terwujud.
“Rasanya terlalu agresif dan berpotensi tidak terwujud. Asumsi yang dipergunakan untuk menghitung kurang solid,” kata Wijayanto kepada Katadata.coid, Selasa (18/2).
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah ekstra berhati-hati dalam memanfaatkan hasil efisiensi anggaran tersebut. Hal ini mengingat APBN mengalami defisit yang cukup besar.
“Artinya dana hasil efisiensi tersebut sebenarnya dana mahal yang dibiayai utang,” ujar Wijayanto.
Jika efisiensi dan realokasi anggaran tidak dilaksanakan dengan tepat, hal tersebut berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi 2025. Bahkan pertumbuhan ekonomi 2025 bisa terancam lebih rendah dari 2024 atau di bawah 5%.
Harus Selektif
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar meminta pemangkasan anggaran dapat dilakukan secara selektif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor strategis layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Media menyebut ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama yaitu alokasi anggaran yang dipangkas tidak boleh mengenai layanan publik. “Terutama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Media.
Lalu kedua yaitu pemangkasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini seperti meningkatkan efisiensi atau mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif.
Jika Prabowo ingin menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis alias MBG, maka berpotensi tidak tepat. Selain itu juga efisiensi memiliki risiko yang menguntungkan oligarki atau kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas sehingga perlu dimitigasi.
Opsi Perluasan Makan Bergizi Gratis
Sedangkan Kementerian Keuangan mengungkapkan opsi perluasan program makan siang gratis (MBG) dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Dalam rapat membahas proyeksi APBN-P tahun 2025 tersebut, Kemenkeu menjelaskanbiaya yang harus digelontorkan dalam simulasi opsi perluasan program MBG.
Dengan tambahan Rp 100 triliun, dari semula Rp 71 triliun, Kemenkeu optimistis dapat berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 0,7%. Proyeksi dampak lainnya dapat meningkatkan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 185 ribu orang, dan pengurangan kemiskinan 0,19%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka opsi penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 171 triliun. Namun, Sri Mulyani menetapkan syarat bagi peningkatan anggaran ini.
Ia berharap tambahan anggaran dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
"Apabila program makan bergizi gratis ini akan ditambah Rp 100 triliun maka menjadi Rp 171 triliun, saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
