Hashim Klaim MBG dan Program Perumahan Bisa Tambah Pertumbuhan Ekonomi 4%
Membuat ringkasan dengan AI Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengungkapkan dua program pemerintah saat ini, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan program tiga juta rumah per tahun, bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.
“Dari makanan gratis dan dari perumahan kami sudah lihat bisa tambah 4%,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,3%. Dengan berjalannya program makan bergizi gratis dan perumahan maka angkanya dapat mencapai 9,3%.
Namun ia tidak mau terlalu optimistis dan tetap mematok target realistis di 8%. “Jangan terlalu optimistis, tetap realistis. Itu sudah 8%, enggak usah sebut 9%,” ujar Hashim.
Pemerintah akan Tambah Anggaran MBG
Program makan bergizi gratis saat ini masih dialokasikan dengan anggaran Rp 71 triliun dan akan ditambah Rp 100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 171 triliun.
“Sudah ditetapkan Rp 171 triliun untuk makanan berisi gratis dan menurut kawan-kawan di Bappenas ini akan menambah pertumbuhan ekonomi dari tadinya 0,83% jadi 1,99%. Itu sudah 2%,” kata Hashim.
Prabowo bertekad menambah alokasi anggaran MBG hingga mencapai ratusan triliun rupiah pada 2026. Hal ini akan menambah daya dorong ke pertumbuhan ekonomi. “Uang ini akan masuk ke real economy," ucapnya.
Dalam hitungannya, program MBG akan memerlukan 82 juta butir telur setiap hari. "Perlu sayur-sayuran, perlu daging ayam, perlu susu, perlu banyak hal untuk menjadi menu makanan gratis ini,” kata Hashim.
Target Program Perumahan akan Ditambah
Jika Prabowo diberikan mandat lagi untuk memimpin Indonesia, Hashim menyebut target pembangunan perumahan dan apartemen juga akan ditingkatkan. Dari tiga juga menjadi 30 juta apartemen dan rumah.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Hashim mengatakan, saat ini sebanyak 11 juta keluarga Indonesia menunggu rumah layak huni. Artinya, lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia menunggu rumah layak huni.
“Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Ini adalah gubuk, rumah-rumah kumuh di desa dan di kota ada 27 juta keluarga,” ujar Hashim.
