Ekonom Sebut Indonesia Harus Tahan Diri untuk Tidak Membalas Tarif Impor Amerika

Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, dinilai harus menahan diri untuk tidak membalas tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Amerika. Sebab, langkah ini justru akan merugikan negara yang menerapkan tarif tinggi.

“Negara-negara ASEAN harus menahan godaan untuk membalas, terutama karena tarif impor lebih merugikan negara yang memberlakukannya daripada negara lain. Ini adalah respons yang tepat dari sudut pandang ekonomi, tetapi situasinya mungkin berbeda secara politik,” kata peneliti senior tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura Jayant Menon dikutip dari CNA, Kamis (3/4).

“Jika tanggapan dianggap perlu secara politis, maka ASEAN harus mengoordinasikan tanggapan tersebut. Ada bobot dalam jumlah,” Menon menambahkan.

CEO deVere Group, perusahaan penasihat keuangan global, Nigel Green menyampaikan tarif impor tinggi akan membuat harga ribuan barang kebutuhan sehari-hari naik. "Hal ini akan memicu inflasi di saat inflasi sudah sangat parah," kata dia dikutip dari The Guardian, Kamis (3/4). 

Pada akhirnya, kebijakan tarif impor tinggi Trump akan mengancam lapangan kerja, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengisolasi AS dari sistem perdagangan global yang dipelopori.

Ketua kelompok fraksi atau kapoksi PDIP Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai kebijakan tarif impor Amerika yang diumumkan Presiden AS Donald Trump lebih bersifat alat negosiasi bagi AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang defisit.

"Hal ini diperkirakan bersifat temporer dan hanya akan digunakan untuk menegosiasikan tarif dagang yang lebih berimbang terhadap mitra, bukan sebagai keputusan permanen yang akan menyengsarakan rakyat Amerika sendiri pada gilirannya;" kata Harris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/4).

Ia mendorong pemerintah, khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah strategis.

"Pengenaan tarif 64% terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia merupakan batas tertinggi. Bukan keseluruhan produk AS dikenakan tarif sebesar ini,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam jangka pendek perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat.

“Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan sekadar asumsi semata," katanya.

Selain itu, pemerintah perlu membentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu tersebut secara mendalam, melainkan memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia. Bahkan, bila perlu melibatkan pihak asosiasi perusahaan yang kredibel.

Untuk jangka menengah dan panjang, Harris memandang diversifikasi pasar menjadi langkah penting. Menurut dia, Indonesian Trade and Promotion Centre atau ITPC harus lebih aktif dalam mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara dan Barat.

"Ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika 10% harus dikurangi agar keberlangsungan ekspor Indonesia lebih terjamin," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah. “Perlu mencari pasar pengganti untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," kata dia dalam keterangan pers, Jumat (4/4).

Selain itu, Said menyarankan pemerintah mengambil langkah inisiatif melalui forum World Trade Organization atau WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," kata Said.

Indonesia Negosiasi dengan Amerika soal Tarif Impor

Thailand, Malaysia, dan Vietnam memutuskan untuk bernegosiasi dengan Amerika. Begitu juga dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif resiprokal atau timbal balik 32% akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Pemerintah telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika sejak awal tahun. Komunikasi akan terus dilanjutkan dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate atau NTE 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures alias NTMs.

“Hal ini sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan pers, Kamis malam (3/4).

Tim lintas-kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional juga telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Langkah kebijakan strategis lain juga akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

Airlangga juga menggelar video conference dengan Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Carol Miller pada Selasa (1/4). Pertemuan virtual ini menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik, serta peran strategis dalam beberapa forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan APEC.

Dengan peran strategis tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor misalnya, investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara.

“Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” ujar Menko Airlangga saat itu.

Merespons hal tersebut, Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Trump, yaitu kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

“Good trading partners makes good friends, kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” ujar Congresswoman Miller.

Selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan strategis, Indonesia menyampaikan potensi kemitraan di bidang ekonomi bersih seperti Carbon Capture and Storage alias CCS dan mineral kritis dapat diteruskan.