Hadapi Tarif Impor Trump: RI Pilih Negosiasi, Beda dengan Cina, Brasil, dan UE

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi dalam merespons kebijakan baru tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu jalurnya adalah revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi (TIFA).

Dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (8/4), ia memaparkan tiga langkah dalam paket negosiasi pemerintah.

Pertama, deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKN) sektor teknologi sistem informasi (ICT) dari Amerika serikat dan evaluasi lisensi impor, percepatan halal, dan lainnya.

Kedua, meningkatkan impor dan investasi dari AS dengan pembelian produk agri, seperti kedelai dan gandum. Ketiga, menyiapkan insentif fiska/nonfiskal untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor RI ke negara itu. 

Pada kesempatan itu Airlangga juga mempresentasikan langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara dalam menghadapi tarif impor Trump. Berikut ringkasannya:

1. Cina

   Negara ini menetapkan tarif balasan alias retaliasi sebesar 34% atas semua barang dari AS per 10 April 2025 dan menerapkan kontrol ekspor atas logam tanah jarang.

2. Vietnam

   Pemerintah setempat meminta penundaan penerapan tarif dan mengusulkan negosiasi dengan AS, bersedia menawarkan tarif impor barang AS ke Vietnam hingga 0%, termasuk khusus produk NIKE.

3. India

   Negara ini memilih tidak melakukan tindakan balasan dan fokus pada pendekatan diplomatik serta negosiasi bilateran dengan AS.

4. Malaysia

   Pemerintah setempat menolak retaliasi tarif dan mengedepankan pendekatan diplomatik dengan mengoptimalkan perjanjian kerja sama.

5. Thailand

   Sama dengan Malaysia, Thailand juga menempuh langkah negosiasi dan mempertimbangkan diversifikasi pasar, negara ini mengungkapkan keunggulannya sebagai produnsen hard disk drivers yang dibutuhkan AS dalam mengembangkan pusat data dan industri kecerdasan buatan (AI).

6. Filipina

   Pemerintah setempat melihat tarif yang dikenakan AS relatif rendah, yaitu 17%, dan melihat peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

7. Uni Eropa

   Seperti Cina, negara-negara Benua Biru bersiap melakukan tindakan balasan dan membuka peluang negosiasi.

8. Brasil

   Negara ini mempertimbangkan tindakan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan telah mengesahkan undang-undang untuk retaliasi.