Trump Tunda Tarif, Ini Sederet Langkah Pemerintah untuk Negosiasi dengan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda kebijakan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia selama 90 hari sambil membuka pintu negosiasi. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang yang akan menjadi upaya negosiasi kebijakan tarif dengan AS. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan menempuh sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespons tarif yang dikenakan AS. Beberapa di antaranya, adalah deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sektor teknologi informasi komunikasi dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, serta evaluasi terhadap kebijakan larangan terbatas, hingga mempercepat proses sertifikasi halal. 

Airlangga mengaku sudah membahas sejumlah langkah tersebut dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir pada Selasa (8/4). Pertemuan dilakukan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Merespons hal tersebut, Kamala menyampaikan bahwa ada inisiatif negosiasi dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif dengan Amerika Seikat. Ia pun memastikan komitmen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ujar Kamala.

Airlangga sebelumnya menjelaskan, pemerintah akan berupaya merebalancing atau menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat seperti yang diinginkan Trump. Indonesia mengalami surplus perdagangan besar dengan AS pada tahun lalu mencapai US$ 18 miliar, lebih dari separuh total suplus perdagangan. 

Menurut Airlangga, pemerintah akan meningkatkan impor dari Amerika Serikat, terutama untuk produk pertanian seperti kedelai dan gandum. Kedua komoditas ini ini berasal dari daerah konstituen partai Republican yang mendukung Trump dan memang harus diimpor Indonesia. 

Pemerintah juga berencana membeli produk-produk mesin, serta mengimpor LPG dan LNG dari Amerika. "Ini tidak menambah impor tapi hanya realokasi pembelian, sehinga tidak akan menganggu," kata Airlangga. 

Trump memutuskan untuk menunda kebijakan tarif tinggi terhadap puluhan negara, kecuali Cina selama 90 hari. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah pungutan terhadap sekitar 60 mitra dagang Amerika diberlakukan.

Trump memberlakukan tarif tambahan secara universal sebesar 10%, tetapi menunda pengenaan tarif yang lebih tinggi terhadap puluhan negara yang dicap olehnya melakukan perdagangan yang tidak adil dengan AS. Penundaan tarif dilakukan untuk membuka ruang negosiasi terhadap para mitra dagangnya.

Saat mengumumkan versi terbaru rencananya di Truth Social, Trump mengatakan dia mengizinkan penghentian sementara tarif selama 90 hari bagi negara-negara yang tidak membalas pungutannya. Namun, tarif tambahan terhadap Beijing tetap berlaku segera.

"Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, Cina akan menyadari bahwa hari-hari merampok Amerika Serikat dan Negara-negara lain tidak lagi dapat dipertahankan atau diterima," kata Trump melalui akun media sosialnya di Truth.

Momentum Perbaiki Kebijakan Perdagangan

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, momentum penundaan tarif harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi terkait dengan kebijakan perdagangan, terutama terkait dengan kebijakan dagang dengan Amerika Serikat.

Menuru dia, peluang re-shoring dari beberapa negara yang diekspektasikan akan terkana dampak lebih besar dari Indonesia seperti Vietnam, Bangladesh, China dan Thailand bisa dioptimalkan. Industri seperti Tekstil Garmen, sepatu dan furniture bisa menjadi industri yang memiliki prospek positif untuk Indonesia.

Ia juga menilai, kebijakan terkait dengan deregulasi untuk perizinan usaha dan kemudahan ekspor harus dipercepat. Selain itu, upaya  meningkatkan import dari Amerika Serikat terkait dengan sektor perminyakan, bahan kimia serta bahan pangan merupakan poin negosiasi yang perlu dimaksimalkan.

"Perubahan TKDN menjadi hal penting untuk dilakukan juga secepatnya, karena banyak perusahaan Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia, terhambat karena hal ini," ujar Fakhrul.