Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.080 T di Tengah Gejolak Global


Bank Indonesia mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 turun menjadi US$ 427,2 miliar atau setara Rp 7.080 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.575 per dolar AS.
"ULN ini menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar US$ 427,9 miliar,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (17/4).
Meski begitu, BI mencatat ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 4,7%, tetapi melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada Januari 2025.
Denny menjelaskan, penyebab penurunan ULN Indonesia pada Februari 2025 berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. “Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ujar Denny.
ULN Pemerintah Turun di Tengah Ketidakpastian Global
BI mencatat, posisi ULN pemerintah pada Februari 2025 sebesar US$ 204,7 miliar, turun tipis dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 US$ 204,8 miliar.
Namun secara tahunan, ULN pemerintah naik 5,1%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 yang mencapai 5,3% secara tahunan.
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Denny.
Denny memastikan pemanfaatan ULN pemerintahterus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan, antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang porsinya mencapai 22,6% dari total ULN pemerinta. ULN pemerintah juga digunakan untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi mencapai 17,8%, jasa Pendidikan 16,6%, konstruksi 12,1%, transportasi dan pergudangan 8,7%, dan jasa keuangan dan asuransi 8,2%.
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujar Denny,
ULN Swasta Terkontraksi Lebih Dalam
Adapun ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 berada pada kisaran US$ 194,8 miliar.
“Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6% yang lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3%,” kata Denny.
Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari lembaga keuangan maupun perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,2% dan 1,5% secara tahunan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta,” ujar Denny.
Ia memastikan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 30,3% pada Januari menjadi 30,2% pada Februari 2025.