Sri Mulyani Ungkap Posisi RI di Tengah Keributan Perang Dagang AS-Cina

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketengan hubungan Amerika Serikat dan Cina akibat perang tarif. Sri Mulyani telah bertemu dengan Menteri Keuangan Cina Lan Fo'an dan dijadwalkan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pekan ini. 

"Kita tetap dalam posisi yang cukup netral, dihormati, dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4). 

Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan bilateral Lan Fo'an dilakukan di sela-sela lawatannya di Amerika Serikat untuk mempererat hubungan kedua negara. Ia pun mendapatkan undangan untuk datang ke Beijing. 

Di sisi lain, Sri Mulyani rencananya dijadwalkan untuk bertemu dengen Bessen pada Kamis (24/4) sore waktu setempat atau sekitar Jumat (25/4) dini hari waktu Indonesia. 

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia menjalankan negosiasi dengan AS melalui pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan. Pemerintah dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR sepakat untuk membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari.

Selain dengan USTR, menurut dia, pemerintah akan menjaga komunikasi intens dengan pelaku usaha AS, seperti The United States – Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan investor di Indonesia.

“Mereka terus berupaya untuk memberikan timbal balik dan saran mengenai berbagai posisi Indonesia terhadap respons tarif resiprokal yang diterapkan Pemerintah AS,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian atas arah kebijakan serta interaksi retaliasi antara AS dan Cina masih terus berkembang.

Namun, pemerintah AS saat ini menyatakan bahwa mereka tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun berkembang ke arah diskusi yang berfokus pada reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran World Trade Organization atau WTO.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu sebelumnya menyarankan agar pemerintah  juga bernegosiasi dengan Cina dalam merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan Cina,” kata Mari Elka dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu (13/4).